THR ASN 2026 disalurkan kepada 2,4 juta ASN Pemerintah Pusat, termasuk TNI/Polri dengan total anggaran Rp22,2 trilun. Selain itu, sebanyak 4,3 juta ASN Pemerintah Daerah dengan total anggaran Rp20,2 triliun. Kemudian, sebanyak 3,8 juta pensiunan dengan anggaran Rp12,7 triliun.
Banyak Aduan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan setidaknya masih ada sebanyak 1.461 kasus aduan THR hingga saat ini masih dalam proses penanganan tindak lanjut. Sementara, sebanyak 173 aduan telah rampung.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta kepada Kepala Daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati/Walikota untuk terus intens menerjunkan tim pengawas ketenagakerjaan untuk memeriksa setiap laporan yang masuk.
"Negara tidak boleh membiarkan aduan pekerja menumpuk tanpa kepastian penyelesaian,” kata Yassierli dalam keterangan resminya.
Dia meminta pengawas Kemnaker dan Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi harus bergerak cepat memeriksa laporan, melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan, serta memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pekerja/buruh.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada pendataan, tetapi harus berujung pada penyelesaian yang nyata, yang diharapkan dapat memberi kepastian bagi pekerja.
Dari seluruh laporan yang direkap per 25 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, telah diterbitkan 200 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, 7 Nota Pemeriksaan I, dan 4 rekomendasi.
(ell)
