“Kemudian kita akan mendapatkan dukungan penuh dan sinergi dari kementerian lembaga terkait. Sementara ini yang akan melakukan perumusan awal bersama OJK adalah Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Hasan menjelaskan, ke depan keanggotaan Satgas masih dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan agenda reformasi integritas pasar modal.
“Nah, nanti kami lihat kebutuhan dukungan yang diperlukan oleh Satgas nanti sesuai dengan lingkup kegiatan dan dikaitkan dengan seluruh agenda reformasi integritas di pasar modal,” kata dia.
Menurut Hasan, struktur Satgas akan dirancang sebagai satuan tugas yang bekerja secara operasional.
“Kurang lebih nanti strukturnya, karena ini adalah satuan tugas yang bekerja nyata, maka akan ada Dewan Pengarah, kemudian ada pelaksana atau Ketua Harian, dan pelaksananya langsung dilakukan di lembaga masing-masing sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya,” jelasnya.
Rencana pembentukan Satgas tersebut disampaikan OJK dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 yang mengusung tema Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Kontributif Mendukung Pendalaman Pasar dan Perekonomian Nasional.
Dalam forum tersebut, OJK menilai dinamika pasar modal belakangan menjadi momentum refleksi bahwa pertumbuhan tinggi saja tidak cukup tanpa integritas.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan regulator bersama pihak terkait segera membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal sebagai komitmen lanjutan percepatan reformasi.
“Kami sudah berdiskusi dengan Pak Menko (Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto), kita akan segera membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal,” kata Friderica dalam PTIJK 2026, Kamis (5/2/2026).
Friderica, yang akrab disapa Kiki, menegaskan Satgas akan memastikan delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal dapat terealisasi sesuai dengan garis waktu yang telah ditetapkan.
“Kami akan melihat bagaimana realisasi dari action plan yang kita sampaikan di delapan rencana aksi tersebut dan sebagai respon terhadap hasil pertemuan dengan MSCI beberapa hari yang lalu,” ujarnya.
Delapan rencana aksi tersebut antara lain mencakup peningkatan ketentuan free float dari 7,5% menjadi 15%, pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO), perluasan pengungkapan tipe investor dan kepemilikan saham di atas 1%, demutualisasi bursa efek, penegakan peraturan dan sanksi, peningkatan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kehadiran Satgas bertujuan menjaga agar agenda reformasi integritas pasar modal berjalan terstruktur dan tepat waktu.
“Satgas bertugas menyusun jadwal, tenggat waktu, dan agenda reformasi pasar modal secara lebih terstruktur,” kata Airlangga.
Ia menekankan bahwa pasar modal merupakan cerminan integritas suatu negara di mata investor.
“Walaupun makro kita solid dan kuat, tapi kalau jendelanya buram, ini bisa berakibat panjang. Oleh karena itu Bapak Presiden minta supaya ini segera direspons dan harus selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
(dhf)
