Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai politik anggota koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin solid untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Mereka ingin kembali menggelar Pilkada tak langsung; sehingga hak memilih sosok kepala daerah berpindah dari rakyat ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Usai Partai Gerindra dan Partai Golkar, kali ini, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengungkap niat yang sama. PAN pun memberi sinyal bahwa rencana revisi Undang-undang Pilkada tersebut telah dibicarakan dengan anggota koalisi lainnya.

"Saya kira di antara teman-teman partai politik sudah ada pembicaraan terkait hal ini. Dan kami juga membahas ini dalam rangka untuk memperbaiki kembali lagi kualitas demokrasi dan kualitas pimpinan kita di daerah," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dikutip Selasa (30/12/2025).

Salah satu pertimbangan, menurut dia, PAN menyoroti tingginya praktik politik uang dalam proses kontestasi kepala daerah. Selain itu, Pilkada langsung justru terbukti melanggengkan praktik politik dinasti di suatu daerah. 

"Kita ingin melihat bagaimana kemudian jika model itu kita kembalikan kepada model perwakilan melalui DPRD agar ekses-ekses tersebut bisa kemudian kita kurangi," ujar dia.