Subsidi tersebut meliputi pangan murah, subsidi air bersih, transportasi umum gratis, hingga layanan kesehatan gratis. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran harian buruh meski kenaikan upah tunai tidak sesuai tuntutan.

“Sekarang gubernur menyatakan ada insentif yang diberikan, transportasi, air bersih, dan BPJS. pertanyaannya apakah insentif ini bisa melampui Rp200 ribu dalam sebulan, tidak. Dan insentif itu bukan untuk buruh tapi masyarakat. Tidak ada kaitannya dengan upah buruh,” tegasnya.

Iqbal pun menyoroti UMP Jakarta yang terbilang lebih rendah dibandingkan UMP Kabupaten Bekasi dan Karawang. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan menekan kepala daerah untuk menggunakan Alfa 0,7 secara serempak.

"Ada dugaan Mendagri dan Menaker menyuruh Kadisnaker tidak memakai [Alfa] 0,9 tapi 0,7. Ini kan menentang presiden," tegas dia.

Selanjutnya, buruh juga akan melakukan mengambil langkah hukum yaitu memasukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).