KPK menilai, seseorang atau satu keluarga bisa mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga bisa dicabut dari daftar penerima subsidi. Sebaliknya, beberapa masyarakat mungkin mengalami masalah ekonomi sehingga bisa menjadi kelompok masyarakat miskin baru.

"Artinya itu harus terus diupdate supaya kebaharuan dari pemberian subsidi bisa bergerak mengikuti kondisi riil sosial ekonomi masyarakat itu," kata Budi.

(dov/frg)