Logo Bloomberg Technoz

Ketentuan serupa berlaku untuk KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Sehingga sidang bagi Listyo bisa dipimpin perwira polisi berpangkat jenderal atau bintang empat, komisaris jenderal atau bintang tiga, dan inspektur Jenderal atau bintang dua.

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 ditetapkan Kapolri Suyudi Ario Seto pada 16 November 2026 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Listyo Bisa Mengundurkan Diri Sebelum Divonis PTDH

Menariknya, selain mengubah komposisi majelis Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur kesempatan bagi anggota Polri yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) untuk mengajukan pengunduran diri sebelum sidang etik dilaksanakan.

“Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP," tulis Pasal 111 ayat (1).

Namun, kesempatan mengundurkan diri tersebut juga tidak berlaku tanpa persyaratan. Pasal 111 ayat (2) mengatur bahwa pertimbangan tertentu meliputi terduga pelanggar yang memiliki masa dinas paling sedikit 20 tahun, memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan pelanggaran, serta tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Tentu saja, ketentuan tersebut membuka ruang bagi Listyo untuk mengajukan pengunduran diri apabila memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam aturan tersebut dan memperoleh pertimbangan yang diperlukan.

Dengan demikian, pengunduran diri dapat diajukan sebelum sidang KKEP dilaksanakan, bukan harus menunggu hingga majelis menjatuhkan putusan PTDH.

Meski demikian, pengajuan pengunduran diri tidak serta-merta menghapus proses etik. Perpol tersebut mengatur kesempatan mengajukan pengunduran diri berdasarkan pertimbangan tertentu, bukan hak otomatis untuk menghindari sanksi pemberhentian.

Selain itu, Pasal 59 ayat (4) Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menetapkan bahwa sidang KKEP harus menjatuhkan putusan paling lama 30 hari kerja.

(mef/frg)

No more pages