Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga mencatat perubahan pola kecurangan yang terdeteksi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Pada 2023, sekitar 40% fraud yang ditemukan berupa klaim palsu atau phantom billing.
Namun, modus tersebut bergeser menjadi manipulasi diagnosis maupun tindakan medis. Pada 2024, manipulasi diagnosis dan tindakan menjadi modus fraud yang paling dominan dengan porsi 52%, kemudian meningkat menjadi 59% pada 2025.
Sementara itu, kasus klaim palsu atau phantom billing tercatat turun hingga kurang dari 3% pada 2025.
Prihati mengatakan penguatan antifraud JKN tidak cukup dilakukan melalui verifikasi administratif, tetapi juga membutuhkan integrasi analitik data, validasi klinis, investigasi, hingga aspek hukum untuk menghadapi modus kecurangan yang semakin kompleks.
Penguatan deteksi dini dan pencegahan kecurangan juga akan dilakukan melalui analisis data dan risiko, termasuk dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Bapak Ibu sekalian, strategi penguatan antifraud JKN adalah dengan penguatan deteksi dini dan pencegahan kecurangan berbasis analisis data dan risiko, bahkan nanti akan memanfaatkan fasilitas AI," ujar Prihati.
Selain itu, BPJS Kesehatan mendorong pergeseran pendekatan layanan kesehatan dari volume-based healthcare menjadi value-based healthcare, yakni pelayanan yang berorientasi pada hasil kesehatan terbaik bagi pasien dengan biaya yang lebih efisien.
"Yang kedua, mewujudkan hasil kesehatan yang terbaik bagi pasien dengan biaya yang efisien, yang sering kami sebut menggeser dari perilaku volume-based kepada value-based healthcare," katanya.
Strategi lainnya dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta advokasi kebijakan dan regulasi untuk mendorong harmonisasi aturan, kejelasan kewenangan, dan efektivitas penegakan sanksi. Upaya tersebut diharapkan dapat membentuk sistem antifraud yang lebih prediktif, terintegrasi, dan efektif.
BPJS Kesehatan juga berencana memperkuat Indonesia Healthcare Antifraud Forum (INAHAF) menjadi sebuah asosiasi bernama Indonesia Healthcare Antifraud Association (INHAFA) atau Perhimpunan Antifraud Kesehatan Indonesia (PAKI).
Prihati mengatakan asosiasi tersebut nantinya akan menjadi wadah bagi berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pencegahan kecurangan di sektor kesehatan, mulai dari direktur rumah sakit, akademisi, hingga organisasi profesi.
"Jadi dari sekadar forum kolaborasi lintas sektor, kita ingin mewujudkan sebuah perhimpunan yang nanti kita bisa beri nama Indonesia Healthcare Antifraud Association atau INHAFA. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebutkan sebagai Perhimpunan Antifraud Kesehatan Indonesia atau PAKI," ujarnya.
Selain menjadi wadah kolaborasi, asosiasi tersebut diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, inovasi, dan kompetensi di bidang antifraud kesehatan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan, deteksi, pengawasan, dan akuntabilitas secara bersama.
Prihati menyebut asosiasi tersebut nantinya memiliki tiga misi utama, yakni menjadi wadah bagi pihak-pihak yang memiliki semangat antifraud, mengembangkan pengetahuan dan kompetensi, serta memperkuat upaya pencegahan dan deteksi melalui pengawasan dan akuntabilitas bersama.
BPJS Kesehatan juga mulai mendorong penanganan fraud melalui jalur hukum. Prihati mencontohkan kasus di Magelang yang berkaitan dengan kejadian pada 2020 saat pandemi Covid-19. Kasus tersebut kini telah memasuki proses pidana dan menetapkan tersangka, dengan estimasi dampak kerugian mencapai Rp22,19 miliar.
Meski demikian, penanganan kasus tersebut turut memunculkan tantangan bagi BPJS Kesehatan. Prihati mengatakan pihaknya sempat menghadapi aksi demonstrasi sekitar 100 mahasiswa yang menuding BPJS Kesehatan melakukan kesalahan administrasi klaim sebesar Rp22,5 miliar.
Aksi tersebut berlangsung selama satu hari dan tidak berlanjut. Prihati menilai situasi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memperkuat upaya pemberantasan fraud di tengah berbagai respons yang muncul dari proses penanganan kasus.
Selain kasus di Magelang, BPJS Kesehatan juga melakukan penindakan terhadap kasus di Gresik melalui sanksi administratif dan keuangan. Kerja sama dengan rumah sakit terkait juga dihentikan selama dua tahun.
(dec/spt)




























