Adapun pekerja yang dapat ditetapkan sebagai penerima BSU 2026 harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:
-
Warga Negara Indonesia (WNI): Memiliki status WNI yang dibuktikan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 16 digit.
-
Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan: Terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga batas waktu Agustus 2026.
-
Memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta: Menerima upah bulanan paling banyak Rp3,5 juta atau setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
-
Bukan ASN, TNI, atau Polri: Tidak termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
-
Diprioritaskan bukan penerima PKH: Bantuan diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum BSU 2026 disalurkan.
Ketentuan mengenai penyaluran BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Cara Pengkinian Data BSU 2026
Berdasarkan informasi dari akun X BPJS Ketenagakerjaan, pembaruan data BSU 2026 dilakukan melalui pihak pemberi kerja. Fitur pengkinian data untuk keperluan tersebut belum tersedia di aplikasi JMO.
BPJS Ketenagakerjaan menyarankan pekerja menghubungi HRD agar informasi kepesertaan dapat diperbarui melalui akun Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) Online.
Berikut tahapan pengkinian data yang perlu diketahui:
1. Konfirmasi kepada HRD Perusahaan
Langkah pertama adalah menghubungi HRD atau bagian manajemen perusahaan untuk memastikan proses pengkinian data BSU. Bagian ini memiliki kewenangan untuk mengelola dan memperbarui informasi pekerja.
Sebelum mengajukan permintaan, siapkan dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti kepesertaan Jamsostek. Dokumen tersebut dapat membantu perusahaan memeriksa kesesuaian informasi yang tercatat.
2. Perusahaan Memperbarui Data melalui SIPP
Setelah menerima permintaan pekerja, perwakilan perusahaan akan melakukan pembaruan informasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) Online.
Data yang diperbarui perlu dipastikan sesuai dengan identitas dan informasi kepesertaan pekerja. Ketepatan informasi ini diperlukan agar proses sinkronisasi dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik.
3. Periksa Status Penerima secara Mandiri
Setelah perusahaan menyelesaikan pembaruan data, pekerja dapat memantau perkembangan status penerima BSU melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah.
Pengecekan dapat dilakukan melalui dua situs berikut:
-
Portal Kementerian Ketenagakerjaan: bsu.kemnaker.go.id
-
Portal BSU BPJS Ketenagakerjaan: bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
Dengan mengikuti tahapan tersebut, pekerja dapat memastikan proses pengkinian data sudah dikoordinasikan dengan perusahaan. Pastikan juga informasi kepesertaan dan identitas yang disampaikan kepada HRD sudah benar agar tidak menimbulkan kendala saat proses verifikasi BSU 2026.
(seo)



























