Pada ayat penjelasan, dana cadangan pesangon ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja/buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan Pekerja/Buruh belum diikutsertakan dalam program pensiun.
"Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah." tulis pasal 253 poin 3. Sementara itu pada poin 4, UU menjelaskan ketentuan ini dikecualikan bagi Pengusaha pada usaha mikro dan kecil.
Sanksi
Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon ini juga mengatur tentang sanksi perusahaan yang tidak mengikuti aturan.
Pada poin 5 di ayat yang sama, pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan atau pencabutan perizinan berusaha.
Dalam penjelasan lainnya, Indah Anggoro menjelaskan ketentuan mengenai dana pesangon yang sudah lebih dahulu dikelola perusahaan melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), masih menunggu aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Dia hanya menegaskan pengelolaan DCP nantinya tidak dapat dilakukan oleh Dapen atau DPLK milik masing-masing perusahaan. Sebab, UU Nomor 27 Tahun 2026 mengamanatkan pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah.
"Undang-undang ini pesannya adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Semua ngumpul di satu lembaga pemerintah ini," tegasnya.
Indah meminta perusahaan mulai mendata secara rinci, mulai dari jumlah pekerja hingga kondisi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pesangon.
(ain)





























