Shell menyebut hal ini sebagai “pendorong utama bagi budaya kinerja unggul kami.”

Sikap tersebut membantu Shell mematuhi regulasi keberagaman global yang bersifat wajib bagi perusahaan yang berbasis di luar AS.

Namun, hal ini juga meningkatkan risiko pengawasan ketat dari pemerintahan Trump serta kelompok aktivis konservatif.

Komitmen DEI Shell telah menjadi inti dari gugatan hukum yang diajukan oleh tiga karyawan—baik yang masih aktif maupun mantan karyawan—yang didampingi oleh sebuah kelompok aktivis.

Kelompok ini turut didirikan oleh Stephen Miller, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden Donald Trump. Para pekerja tersebut mengklaim telah mengalami diskriminasi karena mereka berkulit putih.

Mereka menyoroti restrukturisasi tim yang dianggap lebih menguntungkan rekan kerja dari kelompok etnis minoritas dan warga negara asing.

Selain itu, mereka juga menyebutkan adanya seorang manajer yang memberikan “stoples air mata” (tear jars) sebagai cendera mata perpisahan yang bersifat jenaka, tetapi dianggap tidak peka oleh para karyawan tersebut.

US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) — yang ketuanya ditunjuk oleh Trump dan sempat mengimbau pria kulit putih untuk melaporkan diskriminasi di tempat kerja — tidak menindaklanjuti kasus ini, tetapi memberikan pemberitahuan kepada ketiga individu tersebut mengenai hak mereka untuk mengajukan gugatan, yang merupakan sebuah langkah administratif.

Menurut dokumen pengadilan, pada Maret 2027, seorang hakim akan meninjau apakah salah satu kasus tersebut sudah siap untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

Juru bicara Shell dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

Perwakilan perusahaan itu menambahkan perusahaan tidak menoleransi diskriminasi dan pengambilan keputusan terkait dengan ketenagakerjaan didasarkan pada prestasi serta kebutuhan bisnis.

Perusahaan juga mematuhi hukum dan peraturan setempat di negara-negara tempat mereka beroperasi, ujar juru bicara tersebut.

Dalam dokumen hukum, Shell juga menyatakan unit tempat para penggugat bekerja memiliki tradisi lama, yaitu memberikan keramik khas Belanda berwarna biru-putih kepada karyawan yang akan meninggalkan perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas masa kerja mereka.

Gugatan terkait dengan diskriminasi di tempat kerja biasanya tidak mengancam operasional inti atau kelangsungan bisnis perusahaan-perusahaan besar.

Selain itu, pihak-pihak yang memahami sektor minyak dan gas menyebutkan bahwa perusahaan seperti Shell umumnya memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan Trump dan memiliki prioritas lain yang lebih mendesak daripada isu DEI.

Meskipun demikian, kasus-kasus semacam ini dapat merusak reputasi, menimbulkan biaya hukum, serta menyita waktu dan perhatian para manajer.

Kasus-kasus ini juga menunjukkan bagaimana upaya penentangan terhadap DEI di era Trump diwujudkan.

“Kita melihat adanya peningkatan aktivitas penegakan hukum di area yang sebelumnya tidak tersentuh oleh penegakan hukum,” ujar Samia Kirmani, seorang pengacara yang berbasis di Boston dari firma hukum Jackson Lewis PC, yang berfokus pada hukum ketenagakerjaan.

EEOC telah meningkatkan upaya penanganan kasus terkait dengan DEI melalui pernyataan kebijakan dan panduan; memberi tahu perusahaan-perusahaan dalam daftar Fortune 500 bahwa mereka siap menempuh jalur hukum terkait dengan DEI; mengajukan gugatan terhadap distributor Coca-Cola Co. terkait dengan kegiatan retret khusus perempuan; dan bulan ini mencapai kesepakatan damai dengan Lockheed Martin Corp. atas tuduhan diskriminasi terhadap karyawan kulit putih dalam keputusan terkait dengan kinerja dan kompensasi.

Meski kemenangan telak Partai Demokrat dalam pemilu sela AS bulan ini telah mengubah lanskap politik, dampak hal tersebut terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan DEI masih harus dinantikan.

Menurut Meltzer Center for Diversity, Inclusion and Belonging di New York University, dari 32 gugatan terkait dengan diskriminasi DEI di tempat kerja yang saat ini berlangsung di seluruh AS, sebagian besar diajukan oleh individu kulit putih yang merasa mengalami diskriminasi.

Selain makin gencarnya upaya penegakan hukum oleh EEOC, terdapat pula perintah eksekutif dari Presiden Trump serta arahan dari Departemen Kehakiman AS yang perlu diperhatikan, ujar Kirmani.

Hal ini berarti dunia usaha secara keseluruhan tidak bisa mengabaikan kemungkinan adanya tindakan hukum pada masa mendatang.

Mengurangi Skala

Dalam dunia kerja di AS, kelompok kulit putih memegang sekitar 80% dari seluruh posisi manajemen dan memiliki salah satu tingkat pengangguran terendah dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya. 

Pemerintahan Trump memprioritaskan upaya melawan apa yang mereka sebut sebagai rasisme terhadap pekerja kulit putih, dengan melarang kontraktor federal untuk terlibat dalam praktik DEI (keberagaman, kesetaraan, dan inklusi) yang dianggap "ilegal".

Sebagai tanggapan, perusahaan-perusahaan seperti McDonald’s Corp. dan Ford Motor Co. telah mengurangi skala upaya inklusi mereka.

Sementara itu, Shell—salah satu perusahaan energi terbesar di dunia yang kini menikmati pertumbuhan finansial yang sehat setelah beberapa tahun melakukan efisiensi biaya—tetap menetapkan target keberagaman global yang terukur, meskipun tidak menetapkan angka spesifik untuk wilayah Amerika Serikat.

Perusahaan ini menargetkan agar perempuan menempati 40% posisi kepemimpinan senior secara global pada 2030.

Shell juga mempertahankan Global Council for Race—sebuah kelompok yang terdiri dari para pemimpin senior Shell yang bertujuan memajukan keberagaman tenaga kerja (tanpa terlibat dalam keputusan ketenagakerjaan individu)—serta mendukung kelompok karyawan yang berfokus pada ras dan etnis, inklusi bagi komunitas LGBTQ+, dan penyandang disabilitas.

Di Inggris dan Uni Eropa (UE), di mana peraturan mengenai keberagaman lebih berfokus pada gender daripada ras, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi target serta mematuhi aturan pengungkapan terkait dengan aspek-aspek seperti keberagaman dalam dewan direksi, kesenjangan upah gender, dan transparansi penggajian.

Negara-negara lain, termasuk Jepang dan Australia, juga menerapkan regulasi keberagaman bagi perusahaan.

Agar dapat beroperasi di wilayah-wilayah tersebut, perusahaan asal Amerika Serikat pun wajib memenuhi ketentuan ini, terlepas dari pendekatan yang mereka terapkan di dalam negeri.

Langkah-langkah seperti penyelenggaraan acara bertema DEI tidak secara spesifik diatur dalam regulasi tersebut.

Namun, menurut Alison Taylor, seorang profesor klinis di New York University yang berfokus pada tanggung jawab perusahaan dan etika bisnis, industri minyak dan gas sering kali menghadapi tantangan dalam merekrut perempuan.

Selain itu, industri ini perlu menjaga keseimbangan tenaga kerja secara global agar dapat menjalankan bisnis di berbagai negara.

"Mereka cenderung beroperasi dengan cara memindahkan personel ke berbagai lokasi," ujarnya.

Dalam gugatan hukum yang diajukan di Texas—dengan gugatan terbaru diajukan pada Agustus—tiga orang yang saat ini atau pernah bekerja di unit keamanan korporat Shell di Amerika Serikat menuduh perusahaan tersebut melanggar hukum ketenagakerjaan.

Mereka menuntut pembayaran gaji yang tertunda, kompensasi atas potensi hilangnya pendapatan pada masa depan, tunjangan, serta ganti rugi dari Shell, tanpa menyebutkan jumlah nominal secara spesifik.

Para penggugat menduga perusahaan minyak tersebut lebih mengutamakan pekerja dari kelompok minoritas dengan mengorbankan mereka, saat berlangsungnya restrukturisasi divisi pada Januari 2025—tepat ketika Trump memulai masa jabatan keduanya dan saat banyak perusahaan mulai mengurangi inisiatif DEI mereka.

Organisasi America First Legal milik Miller, yang mencantumkan pembongkaran DEI sebagai salah satu prioritas di situs webnya, juga mewakili individu kulit putih dalam berbagai gugatan terhadap sejumlah perusahaan, termasuk jaringan televisi CBS, Meta Platforms Inc., dan International Business Machines Corp.

“Undang-undang hak sipil federal melindungi setiap warga Amerika, dan America First Legal berjuang untuk meminta pertanggungjawaban Shell karena telah melanggar perlindungan tersebut atas nama ‘DEI’,” ujar juru bicara AFL, Alexa Vance, dalam pernyataan melalui pos-el. 

“Shell menggembar-gemborkan komitmennya terhadap ‘keberagaman’, tetapi pada saat yang sama justru menyingkirkan karyawan berkinerja tinggi yang telah lama bekerja di perusahaan tersebut, hanya karena mereka berkulit putih.”

Menurut Jonathan Feingold, seorang profesor hukum di Boston University, gugatan seperti yang ditujukan kepada Shell merupakan kemenangan bagi kelompok sayap kanan karena mendukung kampanye media dan narasi yang lebih luas yang mereka usung.

“Banyak perusahaan besar sebenarnya memiliki komitmen yang cukup dangkal dalam menangani bagaimana misogini atau rasisme bermanifestasi di dalam institusi mereka,” ujarnya.

Dalam gugatannya, Thomas Hutt, mantan manajer di unit keamanan korporat Shell, menyatakan bahwa ia dipaksa untuk melamar kembali posisi pekerjaannya setelah hampir 15 tahun berkarier di perusahaan tersebut—selama kurun itu, ia selalu menerima penilaian kinerja yang sangat baik.

Hutt mengungkapkan bahwa atasannya, Wayne Hunt—yang juga menjadi tergugat dalam kasus ini—pernah mengatakan bahwa ia ingin melakukan “diversifikasi talenta.”

Hutt mengatakan pada akhirnya ia digantikan oleh seorang rekan kerja berkulit hitam yang, menurut pandangannya, tidak memiliki pengalaman di bidang keamanan korporat karena sebelumnya bekerja di bagian investigasi penipuan.

Saat ia meninggalkan pekerjaan tersebut, Hutt menuturkan bahwa Hunt memberinya sebuah “stoples air mata” — wadah kecil dekoratif yang konon digunakan untuk menampung air mata — sebagai bentuk ejekan terhadap dirinya.

Dua rekan kerja Hutt, Kevin Taylor dan Michelle Romak, bersama-sama mengajukan keluhan serupa pada Agustus tahun lalu.

Mereka menyatakan bahwa mereka diminta untuk melamar kembali posisi mereka selama reorganisasi 2025, sementara karyawan dari kelompok minoritas tidak diminta melakukan hal yang sama.

Mereka menduga bahwa beberapa pelamar dari kelompok minoritas untuk posisi di dalam tim tersebut mendapatkan perlakuan istimewa, seperti pelatihan untuk menghadapi wawancara.

Dalam tanggapan tertulis resmi terhadap tuduhan tersebut tertanggal 16 Oktober 2025, Shell menyatakan bahwa sesi pelatihan yang dimaksud bertujuan untuk membantu seorang karyawan bergabung dengan grup keamanan korporat perusahaan, bukan untuk mempersiapkan mereka menghadapi wawancara.

Taylor, yang hingga kini masih bekerja di Shell, menyatakan dalam pengaduannya bahwa ia diturunkan jabatannya dan dipaksa pindah dari kantor pusat perusahaan ke negara bagian lain.

Sementara itu, seorang kontraktor keturunan Hispanik—yang menurut Taylor memiliki kinerja buruk—justru diberikan posisi yang diinginkan oleh Taylor.

Dalam tanggapannya, Shell membantah tuduhan tersebut, namun mengakui bahwa Hunt memang menyetujui kepindahan Taylor.

Romak pada akhirnya diberhentikan dari perusahaan; ia juga menuturkan bahwa Hunt sempat memberinya sebuah "stoples air mata" (wadah untuk menampung air mata).

EEOC menolak untuk berkomentar, sementara pihak Gedung Putih tidak menanggapi surel permintaan komentar.

Pandangan yang Terpolarisasi

Menurut seorang mantan karyawan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya saat membahas komunikasi internal, dalam sebuah siaran jejaring internal perusahaan sekitar waktu pelantikan Trump pada Januari 2025, Kepala Pejabat Hukum Shell, Philippa Bounds, sempat ditanya mengenai dampak kebijakan Trump terhadap kontrak-kontrak perusahaan.

Bounds menjawab bahwa Shell tidak akan meninggalkan inisiatif DEI. Pihak Shell tidak memberikan komentar terkait dengan hal ini.

Di situs ulasan karyawan Glassdoor, Shell memperoleh peringkat 4,1 dari 5 untuk upaya DE&I-nya.

Beberapa karyawan juga memuji langkah perusahaan tersebut di platform seperti LinkedIn; awal tahun ini, seorang karyawan menulis bahwa ia bangga dapat bekerja dengan "semua orang yang mewujudkan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi secara nyata."

Namun, bagi sebagian mantan karyawan di Amerika Serikat, pendekatan Shell justru menimbulkan rasa frustrasi.

Seorang mantan penyelia yang bekerja di lokasi lepas pantai mengungkapkan keyakinannya bahwa pengurangan jumlah staf lebih banyak berdampak pada pekerja pria kulit putih.

Ia juga mengaku dipaksa untuk memberikan presentasi mengenai isu-isu LGBTQ, yang menurutnya bertentangan dengan keyakinan Kristen yang dianutnya. Penyelia tersebut meminta agar identitasnya tidak diungkap, dengan alasan adanya perjanjian kerahasiaan (NDA).

Mantan pekerja lepas pantai lainnya, yang juga meminta agar namanya tidak disebutkan, mengatakan bahwa Shell berupaya menjadikan anjungan produksi "Whale" milik mereka sebagai lokasi dengan keberagaman tertinggi di Teluk Meksiko.

Menurutnya, para manajer secara aktif mencari karyawan dari kelompok kulit hitam dan minoritas lainnya untuk diikutsertakan dalam program pengembangan kepemimpinan.

Menurut pandangannya, inisiatif DEI memengaruhi moral para pekerja pria kulit putih yang merasa diabaikan dan tidak mampu menyuarakan kritik.

Seiring dengan makin terpolarisasinya pandangan masyarakat Amerika mengenai DEI, beban kerja bagi perusahaan-perusahaan internasional pun kian bertambah.

“Setiap kali arah angin berubah, muncul jenis gugatan hukum yang berbeda; saat arah angin berubah lagi, muncul pula jenis gugatan hukum lainnya,” ujar Katie Mehnert, CEO perusahaan pengembangan tenaga kerja Ally Energy yang berbasis di Houston, yang juga pernah bekerja di Shell.

“Pendekatan semacam ini sangat mengganggu jalannya bisnis.”

(bbn)