Atas dasar itu, Kemendikdasmen meminta majelis hakim agar tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia," ujarnya.
Sebagai informasi, gugatan ini diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana dan terdaftar dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen yang mempersoalkan penerbitan Suket penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Sebelumnya, MA memutuskan untuk membatalkan Suket penyetaraan pendidikan Gibran melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Dokumen yang dibatalkan merupakan surat yang diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut batal dan memerintahkan Kemendikdasmen untuk mencabutnya. Putusan tersebut diketuk oleh majelis hakim yang diketuai Hakim Agung Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Suket penyetaraan tersebut sebelumnya digunakan Gibran sebagai dokumen persyaratan pendidikan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Pembatalan suket oleh MA inilah yang menjadi alasan 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari 8 fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil Presiden. Namun HMP tidak dilanjutkan karena Gibran memutuskan untuk mengundurkan diri pada hari ini. HMP merupakan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting dalam penyelenggaraan negara.
(dec)
