Dia mencontohkan, kontraktor mungkin menetapkan kebutuhan IRR sebesar 15%. Namun, setelah memperhitungkan seluruh biaya, harga, dan skema insentif yang tersedia, tingkat pengembalian proyek masih berada di bawah batas tersebut.
Dalam kondisi itu, pemerintah dapat memberikan ruang fiskal melalui insentif agar pengembangan lapangan tetap dapat berjalan.
Menurut Rikky, insentif tersebut juga diberikan untuk mendukung pengembangan lapangan migas yang sudah memasuki tahap matang (mature field) maupun lapangan baru yang keekonomiannya belum memenuhi tingkat pengembalian yang disyaratkan kontraktor.
Selain insentif fiskal, pemerintah juga memberikan fleksibilitas kepada kontraktor untuk memilih bentuk kontrak kerja sama, baik skema gross split maupun production sharing contract (PSC) cost recovery.
Rikky menilai fleksibilitas skema kontrak dan pemberian insentif dapat memperbaiki daya saing Indonesia dalam menarik investasi migas, terutama di tengah persaingan dengan negara lain.
"Saya kira ini juga optimisme yang luar biasa untuk memastikan 118 wilayah kerja [WK] bisa mendapatkan competitiveness dibandingkan dengan negara lain," jelasnya.
Penawaran 118 WK
Di sisi lain, SKK Migas menyebut Indonesia masih memiliki potensi eksplorasi migas yang besar, terutama di wilayah yang belum banyak dieksplorasi (frontier area).
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah turut menawarkan 118 WK migas untuk menarik investor melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah-wilayah tersebut.
"Ada 118 wilayah kerja yang kita offering untuk bisa mengeksplore frontier area yang masih unexplored," jelasnya.
Rikky mengatakan, saat ini kegiatan produksi migas Indonesia masih terkonsentrasi pada 20 cekungan migas yang telah berproduksi (producing basin).
Jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring pengembangan sejumlah proyek, termasuk Lapangan Abadi di Blok Masela dan Blok Tuna di Laut Natuna Utara.
Namun, untuk membuka potensi di wilayah eksplorasi baru, pemerintah perlu memperkuat ketersediaan data geologi dan seismik.
Data tersebut dibutuhkan agar calon investor dapat menilai potensi cadangan dan risiko eksplorasi sebelum memutuskan masuk ke suatu wilayah kerja.
Adapun, saat ini Indonesia memiliki 168 wilayah kerja migas, terdiri dari 108 wilayah kerja eksploitasi dan 58 wilayah kerja eksplorasi. Selain itu, terdapat dua wilayah kerja yang akan dikembalikan.
"Jadi ini kegiatan yang kita koordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian ESDM, maupun Badan Geologi, PSG [Pusat Survei Geologi], dan lain sebagainya. Supaya frontier-frontier area ini memiliki data sehingga lebih memudahkan para potential investor untuk masuk," ujarnya Rikky.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginstruksikan SKK Migas agar memberikan insentif menarik untuk KKKS yang berhasil mengerek produksi siap jual atau lifting migas.
Bahlil menyatakan insentif tersebut perlu diberikan agar tingkat pengembalian modal atau IRR KKKS tetap terjaga meskipun melakukan berbagai inovasi untuk memacu lifting.
“[Kontraktor] yang sudah menguasai konsesi, yang sudah lama tetapi masih ada cadangan minyak, saya memberikan apresiasi Exxon yang ada di Jawa Timur, di Cepu, itu dengan teknologinya yang baik. Saya meminta kepada teman-teman juga untuk segera melakukan inovasi, untuk membantu dengan teknologi yang baik,” kata Bahlil dalam FOREK Hulu Migas 2026, Rabu (28/10/2026).
“Nanti [Kepala SKK Migas] Pak Djoko [Siswanto] untuk memberikan insentif yang baik, agar tetap IRR-nya terjaga. Ini yang bisa kita lakukan untuk kemudian lifting naik, tetapi secara ekonomisnya juga bagus,” tegas Bahlil.
(wdh)
