Rencananya, kata Puan, DPR akan melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis dan prosedur penyadapan di lingkungan Polri. Dia mengklaim, DPR tak ingin kasus penyalahgunaan kewenangan penyadapan kembali terjadi di tubuh Korps Bhayangkara.

"Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali," kata dia.

Hingga saat ini, proses hukum kasus penyadapan presiden memang berjalan cukup lambat. Terakhir, Polri baru menetapkan empat orang tersangka yaitu Listyo dan tiga jenderal bintang dua yaitu Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Di sisi lain, Polri juga tengah dihadapkan pada tuntutan untuk pemeriksaan dugaan makar yang dilakukan Listyo Cs melalui penyadapan tersebut. Termasuk dorongan untuk menemukan dalang atau penerima manfaat paling utama dari penyadapan terhadap presiden.

(mef/frg)