“Artinya, sekitar Rp28 dari setiap Rp100 penerimaan pajak digunakan hanya untuk membayar bunga, belum termasuk pelunasan pokok utang. Angka ini menunjukkan bahwa ruang fiskal semakin sempit,” kata Yusuf.
Biaya pembiayaan juga terus meningkat. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik dari 6,03 persen pada akhir 2025 menjadi 7,37% pada akhir Juli 2026, sejalan dengan kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin sepanjang semester pertama.
Pada saat yang sama, rasio utang pemerintah telah mencapai 40,75% terhadap PDB pada kuartal pertama 2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi akhir 2025.
Dalam kondisi seperti ini, rasio utang terhadap PDB saja tidak cukup untuk menilai kesehatan fiskal. Rasio tersebut hanya menunjukkan ukuran utang dibandingkan dengan skala ekonomi, bukan kemampuan pemerintah membayarnya.
“Ukuran yang lebih relevan adalah beban bunga terhadap penerimaan negara. Dari ukuran itu, posisi Indonesia sudah berada pada tingkat yang menuntut kewaspadaan,” katanya.
Yusuf juga mewanti-wanti bahwa tekanan dapat meningkat jika pelemahan pasar keuangan berlanjut. Rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS akan memperbesar nilai pembayaran utang valuta asing ketika dikonversikan ke rupiah.
Sentimen negatif di pasar saham juga dapat menular ke pasar SBN. Jika investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi, pemerintah harus menerbitkan utang baru dengan biaya yang semakin mahal.
Oleh karenanya, Yusuf menyebut perbaikan harus dimulai dari sisi penerimaan. Selama rasio pajak tetap rendah, utang dalam jumlah moderat sekalipun akan terasa berat karena kapasitas pembayarannya terbatas.
“Reformasi pajak harus difokuskan pada perluasan basis, peningkatan kepatuhan, perbaikan administrasi, dan penutupan celah penghindaran pajak. Pilihan utamanya bukan sekadar menaikkan tarif kepada wajib pajak yang sudah patuh,” kata Yusuf.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal II-2026 itu setara dengan 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari total utang tersebut, mayoritas utang masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.966,79 triliun atau sekitar 87,11% dari total utang pemerintah. Sementara sisanya, komponen pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun atau 12,89%.
(ell)
