Waspadai Risiko Lonjakan Biaya Utang
Tim Riset Bloomberg Technoz
17 November 2026 13:44

Bloomberg Technoz, Jakarta - Besarnya kebutuhan belanja negara membuat pemerintah harus mengandalkan penerbitan surat utang untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, ongkos untuk mendapatkan pinjaman itu juga kian mahal di saat imbal hasil atau yield surat utang pemerintah terkerek naik.
Dalam laporannya, Kementerian Keuangan mencatat kenaikan alokasi anggaran di sejumlah program prioritas dalam APBN. Tahun lalu, program prioritas menelan anggaran sebesar Rp937,4 triliun. Tahun ini angkanya naik menjadi Rp1.360,2 triliun. Kenaikan itu mencapai, Rp422,8 triliun setara dengan 45,1% dalam satu tahun saja.
Program prioritas pemerintah ini terdiri dari: program irigasi, subsidi, cetak sawah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, perawatan jalan dan jembatan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), kartu sembako, dan sekolah rakyat.
Merujuk data APBN KiTa, untuk program program MBG saja realisasinya mencapai Rp173,21 triliun per Oktober, dengan untuk mendanai sebanyak 58,2 juta penerima dan 27,485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Potensi Kenaikan Utang



























