Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin mengatakan, pengelolaan dana haji perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Menurutnya, dana haji tidak hanya dikelola sebagai aset keuangan, tetapi juga berpotensi mendukung pengembangan layanan yang dibutuhkan jemaah Indonesia.

“Sejalan dengan Visi Arab Saudi 2030, kita perlu memperkuat peran tidak hanya sebagai pengguna layanan haji, tetapi juga sebagai mitra investasi strategis dalam ekosistem haji—khususnya di sektor akomodasi, katering, dan logistik di Makkah dan Madinah,” ujar Firmansyah dalam IHFF 2026 di Jakarta, Kamis (15/10).

Menurut Firmansyah, investasi langsung yang dirancang secara strategis berpotensi membantu memitigasi risiko nilai tukar dan inflasi. Pada saat yang sama, investasi tersebut dapat membuka peluang untuk meningkatkan kualitas dan keandalan layanan bagi jemaah haji Indonesia.

Namun, penjajakan investasi harus dilakukan melalui kajian yang menyeluruh. Aspek kelayakan bisnis, profil risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan manfaat jangka panjang perlu menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan investasi diambil.

Dengan pendekatan tersebut, optimalisasi dana haji tidak semata-mata berorientasi pada imbal hasil. Perlindungan dana dan keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji juga perlu menjadi bagian dari penilaian setiap peluang investasi.

Dewan Pengawas BPKH memiliki peran dalam memastikan strategi tersebut berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Fungsi pengawasan mencakup persetujuan atas penempatan dan investasi keuangan haji sesuai kewenangannya, sehingga pengelolaan dana tetap transparan dan akuntabel.

Menhaj Dorong Diversifikasi Pengelolaan Dana Haji

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menilai pola pengelolaan dana haji perlu terus ditinjau agar potensi dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Ia mendorong penguatan peran BPKH dengan tetap menjaga peruntukan dana sesuai mandatnya.

“Harapan kita lebih pada penguatan peran BPKH, sekaligus kita ingin bahwa dana itu menjadi restricted fund, artinya dana haji ya untuk haji, tidak keluar dari haji,” kata Irfan Yusuf dalam forum tersebut.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa optimalisasi dana harus tetap sejalan dengan tujuan penghimpunannya. Dana haji merupakan amanah calon jemaah yang penggunaannya harus diarahkan untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.

Irfan juga menyoroti pentingnya diversifikasi dalam pengelolaan investasi. Strategi ini diperlukan untuk mengurangi konsentrasi risiko sekaligus membuka peluang peningkatan nilai manfaat bagi jemaah.

Meski demikian, diversifikasi perlu dijalankan secara terukur dengan mempertimbangkan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. BPKH perlu memastikan bahwa keputusan investasi tetap sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan yang berlaku.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan dana haji yang berorientasi jangka panjang. Dengan pengelolaan yang terencana, hasil investasi diharapkan dapat mendukung pembiayaan ibadah haji tanpa mengabaikan kepentingan calon jemaah yang masih menunggu keberangkatan.

Wamenkeu Tekankan Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menekankan bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana haji. Dana yang dihimpun dari calon jemaah, menurutnya, membutuhkan akuntabilitas tinggi, transparansi, pengawasan efektif, dan pengendalian risiko yang memadai.

“Kepercayaan adalah aset terbesar kita, dan menjaganya merupakan tanggung jawab utama kita,” ujar Juda Agung dalam IHFF 2026 di Jakarta International Convention Center, Kamis (15/10).

Selain tata kelola, Juda mendorong pemanfaatan teknologi digital, data, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk memperkuat mitigasi risiko, mendeteksi transaksi tidak wajar, serta meningkatkan transparansi dan mutu layanan kepada jemaah.

Pemanfaatan teknologi juga perlu disertai sistem pengamanan yang memadai. Perlindungan data, keamanan siber, tata kelola yang jelas, dan mekanisme pertanggungjawaban menjadi aspek penting agar transformasi digital dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.

Juda turut melihat peluang pengembangan ekosistem ekonomi haji melalui kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi dan negara lain. Sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan mencakup akomodasi, transportasi, katering, layanan kesehatan, logistik, dan layanan digital.

Kerja sama tersebut membuka ruang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih luas dalam rantai layanan haji. Namun, pengembangan investasi tetap memerlukan koordinasi lintas lembaga serta penilaian yang cermat terhadap manfaat ekonomi dan risiko yang menyertainya.

BPKH Jaga Keseimbangan Investasi dan Keamanan Dana

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan haji tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji saat ini. Pengelolaan tersebut juga harus menjamin keberlanjutan manfaat bagi jutaan calon jemaah pada masa mendatang.

“Insya Allah ini bisa menjadi penguatan bagi kami untuk bisa mengelola keuangan haji menjadi lebih optimal lagi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi jemaah haji, baik yang menunggu maupun yang berangkat,” ujar Fadlul dalam rangkaian IHFF 2026.

BPKH menempatkan penguatan investasi, tata kelola, manajemen risiko, dan transformasi digital sebagai elemen yang saling berkaitan. Keempat aspek tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Setiap peluang investasi harus melalui analisis menyeluruh agar sesuai dengan mandat kelembagaan, prinsip syariah, dan kebutuhan pembiayaan haji. Pertimbangan tersebut menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan nilai manfaat dan kewajiban melindungi dana jemaah.

Melalui IHFF 2026, BPKH juga mendorong pertukaran pengalaman dan praktik terbaik internasional dalam pengelolaan dana haji. Forum tersebut diharapkan memperkuat kapasitas pengelolaan investasi sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ke depan, BPKH berkomitmen meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sinergi dengan lembaga terkait dan mitra internasional juga menjadi bagian dari strategi untuk mengembangkan ekosistem haji yang lebih produktif.

Dengan dana kelolaan mencapai Rp185,73 triliun, tantangan BPKH tidak hanya terletak pada peningkatan imbal hasil, tetapi juga memastikan dana tetap aman dan tersedia sesuai peruntukannya. Pengelolaan yang hati-hati dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat nilai manfaat bagi jemaah, baik yang akan berangkat maupun generasi calon jemaah berikutnya.