Pada saat yang sama, ia turut membantah adanya anggapan  bahwa penegakan compliance dan good governance di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pemerintah kurang berpihak kepada dunia usaha.

Dia menilai kepatuhan dan tata kelola yang baik diperlukan agar dunia usaha dapat bergerak dalam koridor yang jelas. 

"[Jadi] selama dunia usaha itu bergerak di dalam koridor tata kelola dan compliance, maka insyaallah malah akan lebih banyak mendapatkan manfaat ekonomi," tegasnya.

Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Dradjad tersebut sejalan dengan mandat yang diterima dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dradjad mengatakan salah satu tugas yang didapuknya adalah membantu mengurangi berbagai hambatan tersebut, termasuk persoalan perizinan dan ketidaksesuaian kebijakan.

Di samping itu, pemerintah, kata dia juga akan mengoptimalkan berbagai stimulus yang telah berjalan, seperti subsidi upah, pembukaan rekening, program magang, dan bantuan pangan.

"Jadi ya tugas saya seperti yang saya sampaikan tadi, membantu tugas-tugas Pak Menko perekonomian, untuk memenuhi target-target yang ada di dalam asta cita, nah itu yang kita lakukan," pungkasnya.

(lav)