“Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga manipulatif,” kata Bambang dikutip, Selasa (22/09/2026).
Di sisi lain, menurut Komisi Pemilihan Umum, para pemohon justru memohonkan sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu, bukan mempersoalkan sengketa hasil pemilihan sebagaimana kewenangan MK.
Kuasa hukum KPU, Saleh menyatakan justru mendalilkan bahwa perkara a quo bukan kewenangan MK karena telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap serta bersifat final dan mengikat. Menurut KPU, di situlah letak persoalannya bahwa Para Pemohon sendiri mengakui perkara a quo bukan kewenangan MK, tetapi perkara yang sama kembali diajukan ke MK.
KPU menilai dalil Para Pemohon dibangun berdasarkan asumsi dan indikasi tanpa menunjukkan keadaan spesifik maupun bukti konkret. Hal ini dibuktikan tidak adanya laporan, temuan, dan tanggapan masyarakat termasuk dari Pemohon I sampai Pemohon XII sebagai dasar bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan sengketa proses tersebut sejak tanggal pencalonan sampai hari pemungutan suara.
(dov/frg)
