Selain itu, Wijayanto juga menyoroti rencana pembangunan Giant Sea Wall dan wacana kuliah gratis yang menurutnya perlu diperhitungkan dari sisi kemampuan fiskal.
Adapun tantangan terakhir yang perlu diantisipasi adalah potensi tekanan fiskal di daerah akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 dan 2027.
"Keempat, potensi defisit fiskal daerah akibat pemotongan TKD di tahun 2026 dan 2027. [Dan] Kemenkeu perlu menyiapkan antisipasi terhadap risiko ini," terang dia.
Kebijakan Fiskal Tak Bergeser
Kendati demikian, Wijayanto menilai arah kebijakan fiskal secara umum tidak akan bergeser karena tetap menjadi ranah Presiden meski pergantian Menteri Keuangan serta penunjukan dua Wamenkeu baru.
Namun, ia tetap beraharap perubahan tersebut setidaknya dapat mendorong pengelolaan fiskal yang lebih baik sekaligus kebijakan yang lebih ramah terhadap investor dan dunia usaha.
"Pergantian menkeu dan penunjukkan dua Wamenkeu mengindikasikan beberapa hal; kembalinya teknokrasi di kemenkeu, [serta] lebih dihargainya talent management system di [Kemenkeu]."
"Wamenkeu sebenarnya terlalu banyak; satu atau dua sudah cukup. Apa pun itu semoga Kemenkeu lebih solid bekerja," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik pejabat baru pada Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10/2029), di Istana Negara. Perombakan dilakukan menjelang masa kerja pemerintah yang memasuki usia dua tahun.Beberapa nama yang dilantik oleh Prabowo yakni Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wamen Keuangan.
Luky Alfirman menjadi wakil menteri keuangan setelah ia dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada April 2026. Kala itu, Luky dituding memberi informasi tak akurat terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, Nurkholisoh Ibnu Amman merupakan Senior Analis di Bank Indonesia yang telah bekerja selama 20 tahun di bank sentral.
(prc/wep)
