Sudaryono menjelaskan kondisi tersebut tidak terlepas dari pola kepemimpinan sebelumnya di BGN. Menurut dia, ketika itu terdapat oknum di kantor BGN yang membentuk yayasan, kemudian yayasan tersebut diberikan titik untuk membangun dapur meskipun tidak memiliki modal ataupun sumber daya yang memadai.
"Dengan kondisi tersebut, yayasan hanya meminjam titik yang diberikan, kemudian meminta mitra untuk membangun dapur," kata Sudaryono.
Setelah dapur beroperasi, lanjut dia, mitra kemudian diwajibkan menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan. Kondisi tersebut membuat sebagian mitra merasa keberatan karena yayasan dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap operasional dapur.
Atas kondisi itu, Sudaryono membuka opsi bagi mitra untuk mengganti yayasan yang menaunginya. BGN, kata dia, memberikan kesempatan kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengajukan pergantian yayasan.
"Apabila mitra merasa yayasan yang menaunginya tidak memiliki kontribusi dan hanya menuntut setoran yang merugikan, sehingga berdampak pada penurunan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat, kami meminta mitra untuk mengganti yayasan," ujarnya.
Sudaryono bahkan berharap yayasan baru yang menaungi dapur tersebut dimiliki atau diketuai langsung oleh mitra yang bersangkutan. Menurut dia, langkah tersebut diharapkan membuat anggaran yang disalurkan BGN dapat lebih banyak dikonversikan menjadi menu makanan berkualitas.
"Ke depannya seluruh anggaran yang disalurkan dapat dikonversi menjadi menu makanan berkualitas baik tanpa harus mengurangi kualitasnya akibat kewajiban setoran yang tidak diperlukan," kata Sudaryono.
Untuk menjalankan mekanisme tersebut, BGN telah membuka dua portal, yakni Portal Yayasan dan Portal Mitra. Mitra dapat mengakses portal tersebut untuk mengajukan yayasan baru yang akan menaunginya.
Pengajuan tersebut nantinya diproses dengan melampirkan bukti-bukti kerugian yang dialami mitra akibat kewajiban menyetorkan sejumlah uang. BGN menilai kewajiban tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas menu MBG yang diberikan kepada penerima manfaat.
"Intinya, kami ingin memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik. Anggaran yang disalurkan harus benar-benar dikonversi menjadi menu makanan berkualitas, diterima dengan baik oleh penerima manfaat, memiliki kandungan gizi yang baik, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi," kata Sudaryono.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai mengatakan persoalan potongan insentif dan kompensasi bagi hasil yang tidak adil dapat memicu tekanan finansial bagi pengelola dapur.
Menurut dia, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mengubah skema insentif berbasis kapasitas secara proporsional. Dengan skema tersebut, dapur dengan output porsi lebih besar mendapatkan dukungan finansial yang proporsional untuk menutup biaya operasional riil.
Abdul juga mendorong pemutusan rantai perantara melalui sistem pembayaran langsung atau direct payment dan transparansi.
"Untuk menghindari pemotongan dana oleh yayasan atau pihak ketiga, pembayaran dapat dialihkan secara langsung ke rekening pemilik dapur berdasarkan hasil verifikasi digital,"katanya.
Selain itu, dia mengusulkan pemberian uang muka operasional atau sistem down payment pada awal bulan. Menurut Abdul, banyak mitra dapur mengalami kesulitan keuangan karena harus menanggung kebutuhan operasional sejak awal.
"Dengan begitu, pemilik dapur tidak perlu berutang atau menggunakan tabungan pribadi yang berisiko merusak struktur arus kas dapur mereka," kata Abdul.
Dia juga mengusulkan penyesuaian tarif komisi berlapis untuk sektor komersial sebagai bagian dari upaya menyesuaikan kompensasi dengan beban operasional yang ditanggung pengelola dapur.
