Sebagai informasi, Geo Dipa Energi merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kemenkeu yang berstatus Special Mission Vehicle (SMV). BUMN ini berfokus pada pengembangan dan pengelolaan energi panas bumi atau geothermal dalam menghasilkan listrik bersih.

Geo Dipa saat ini mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha, Jawa Barat dan PLTP Dieng, Jawa Tengah dengan kapasitas sekitar 60 megawatt (MW).

Lebih lanjut, Yudistian menuturkan bahwa sebelum BPI Danatara terbentuk, perseorannya sempat menjadi perhatian sejumlah BUMN. Bahkan, perusahaan tersebut sempat diarahkan untuk masuk ke dalam ekosistem PT Pertamina (Persero) maupun PT PLN (Persero).

Sebab menurutnya, SMV milik Kemenkeu ini dipandang salah kamar karena bergerak di bidang energi, namun di bawah otoritas fiskal. 

Sehingga lewat pandangan tersebutlah jadi salah satu pertimbangan munculnya opsi untuk memindahkan Geo Dipa ke Danantara.

Namun, dalam pembahasan lebih lanjut bersama Menteri Purbaya saat itu muncul pertimbangan untuk mempertahankan Geo Dipa di bawah Kementerian Keuangan, karena Geo Dipa memiliki peran dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau.

"Kalau kita mau menyusun ekosistem green economy, itu harus punya alat fiskal. Alat fiskalnya itu kalau green economy, underlying yang paling utama infrastrukturnya adalah energi dulu."

"Pak menteri dan beberapa Dirjen itu bilang, kalau kita kasih ke Danantara Ini kan tenggelam aja nih [fungsi] Geo Dipa, [dan] tidak akan bisa berbuat apa-apa," tuturnya. 

(lav)