“Nah, tetapi yang kedua ini adalah kesalahan dari PLN karena PLN terlambat memasuki jaringan listrik ke kawasan-kawasan industri yang tengah berkembang atau masih dalam tahap perencanaan,” kata Bhima kepada Bloomberg Technoz, Rabu (30/9/2026).
“Ini kejadian di Morowali, kejadian lagi di daerah Mempawah di Kalimantan Barat ya, tempat industrinya Inalum di situ. Kemudian di KIHI, kawasan industri hijau di Kalimantan Utara,” ungkap Bhima.
Bhima memandang sumber energi baru terbarukan (EBT) di sekitar kawasan industri sebenarnya cukup besar, yakni berasal dari panas matahari, air, hingga angin.
Akan tetapi, PLN belum dapat diandalkan untuk mengembangkan potensi tersebut dan memasoknya ke kawasan industri.
Aturan Disoal
Lebih lanjut, Bhima menilai masifnya pembangunan PLTU captive di Indonesia turut dipengaruhi pengecualian yang diberikan pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Dia menyatakan aturan tersebut mengecualikan PLTU captive dari rencana pemensiunan PLTU berbasis batu bara.
“Revisi lah Perpres No. 112/2022, kemudian harus ada rencana jelas dari perusahaan-perusahaan yang investasi untuk melakukan pergeseran ke energi terbarukan gitu dengan insentif dari pemerintah,” ujar Bhima.
Adapun, PLTU captive merupakan pembangkit listrik yang dibangun perusahaan untuk memasok fasilitasnya sendiri, tak disalurkan ke jaringan listrik PLN.
Lembaga riset energi yang berbasis di Inggris, Ember, memaparkan industri pengolahan nikel menjadi pengguna listrik captive terbesar di Indonesia pada 2025 dengan konsumsi lebih dari 81 terawatt hour (TWh), di mana lebih dari 94% pasokannya berasal dari PLTU.
Ember mencatat penggunaan listrik dari PLTU captive di industri pengolahan nikel Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor pulp dan kertas yang mencapai 22 TWh, serta kawasan industri multisektor sebesar 14 TWh.
Menyusul, industri aluminium juga mulai menunjukkan peningkatan ketergantungan terhadap PLTU captive. Ember mencatat PLTU batu bara captive untuk industri aluminium menghasilkan sekitar 12,2 TWh listrik pada 2025.
“Analisis Ember menemukan pengolahan nikel menyerap lebih dari 81 TWh listrik captive pada 2025, dengan lebih dari 94% di antaranya berasal dari batu bara. Industri aluminium juga tampak makin banyak menggunakan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listriknya,” tulis Ember dalam riset berjudul Indonesia’s Captive Coal Giant: Better Data to Shape Industrial Competitiveness, dipublikasikan Kamis (24/9/2026).
Secara keseluruhan, Ember mencatat produksi listrik PLTU batu bara captive di Indonesia telah setara sekitar 58% produksi listrik dari PLTU batu bara on grid.
Ember mencatat produksi listrik dari PLTU captive pada 2026 mencapai 134 TWh atau setara 58% produksi listrik PLTU batu bara yang terhubung ke sistem PLN sebesar 233 TWh.
Adapun, kapasitas PLTU batu bara di Indonesia yang terafiliasi China tercatat mencapai 17,1 GW sejak Presiden Xi Jinping mengumumkan komitmen untuk menghentikan pembangunan PLTU di luar negeri pada 2021.
Hal itu terkuak di dalam studi terbaru Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), yang terbit pada Kamis (24/9/2026).
Secara global, padahal, proyek sejenis yang telah dibatalkan mencapai 61,5 GW—setara dengan 6,4 miliar metrik ton emisi CO₂ sepanjang umur pakainya. Sinyal kebijakan energi Indonesia dinilai menjadi salah satu faktor pendorongnya.
Indonesia menampung mayoritas dari kapasitas PLTU captive operasional terkait dengan China yang tercatat dalam analisis ini (94% dari jumlah total 13,2 GW).
Laporan terbaru think tank asal Finlandia itu mengungkap, dengan 61,5 GW telah dibatalkan, masih terdapat 36,6 GW kapasitas PLTU terafiliasi China di luar negeri yang telah beroperasi sejak komitmen Xi hingga Juli 2026.
Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar, dengan kapasitas mencapai 17,1 GW, jauh melampaui Vietnam (3,8 GW), dan Pakistan (3,4 GW).
Dari jumlah tersebut, porsi PLTU captive yang terbesar, tumbuh dari 0,3 GW pada 2021 menjadi 12,5 GW pada 2026.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2025—2034, PLN bakal menambah kapasitas listrik terpasang mencapai 69,5 gigawatt (GW) pada periode 2025 sampai dengan 2034.
Adapun, sebagian besar kapasitas setrum itu berasal dari pembangkit EBT mencapai 42,6 GW, sekitar 61% dari keseluruhan rencana kapasitas terpasang.
Selain itu, PLN memiliki ruang sebesar 16,6 GW untuk menambah kapasistas listrik dari pembangkit fosil. Alokasi pembangkit fosil itu mengambil porsi mencapai 24% dari total kapasitas pembangkit dalam dokumen RUPTL tersebut.
Di sisi lain, PLN bakal ikut mendorong investasi pada kapasitas penyimpinan listrik atau storage mencapai 10,3 GW selama 10 tahun mendatang.
(azr/wdh)
