“YLKI mencatat dari data Kementerian ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral] menunjukkan percepatan jargas rumah tangga masih menghadapi kendala investasi, sehingga pemanfaatannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.
Dari segi kesiapan teknis dan keamanan, Niti mencatat tabung CNG 3 kg telah melewati uji teknis ketat yang melibatkan Kementerian ESDM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).
Kemudian, tahapan pengujian keamanan tabung—termasuk uji ketahanan ekstrem berupa uji tembak dan pembakaran pada suhu 850°C untuk memastikan standar keselamatan tinggi sebelum didistribusikan—telah memasuki tahap akhir.
“Saat ini kan memang penerapan CNG 3 kg telah memasuki tahap uji coba lapangan pengujian secara langsung ini disimulasikan kepada kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM] serta kantin di lingkungan Lemigas,” ungkap Niti.
Meski begitu, dari sisi konsumen masih menunggu hasil konkret evaluasi dari uji coba lapangan ini akan menjadi acuan penyusunan skema distribusi, pemetaan wilayah klaster, serta formulasi harga keekonomian sebelum nantinya dikenalkan dan diperluas ke masyarakat umum.
Konversi Kompor
Kedua, adalah tantangan kesiapan daya listrik rumah tangga masyarakat Indonesia untuk program konversi ke kompor listrik.
Penggunaan kompor listrik induksi umumnya membutuhkan daya sekitar 1.000 hingga 1.200 watt per tungku, padahal mayoritas kelompok sasaran subsidi LPG 3 kg merupakan pelanggan rumah tangga dengan batas daya 450 VA hingga 900 VA.
“Menaikkan daya bagi masyarakat itu tidak mudah. Sehingga berisiko mengalami lonjakan beban atau pemadaman jika tidak dilakukan penyesuaian daya,” jelasnya.
Ketiga, tantangan yang dinilai paling sulit oleh YLKI adalah perubahan pola perilaku dan kebiasaan memasak masyarakat.
Berdasarkan survei dan kajian konsumsi energi rumah tangga, sebagian besar masyarakat Indonesia telah terbiasa menggunakan kompor gas LPG karena proses memasak yang dianggap lebih cepat dan praktis.
“Kita butuh waktu lebih kalau berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga penyesuaian terhadap teknologi baru memerlukan waktu serta sosialisasi yang intensif,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyiapkan alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg, antara lain dengan pemakaian CNG 3 kg, kompor listrik, hingga pembangunan jaringan gas (jargas).
“Nanti tahun depan kan sudah mulai ada ini juga kan, CNG dan seterusnya,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (25/9/2026).
Pernyataan tersebut terkait dengan volume tabung LPG 3 kg yang disepakati dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebesar 8 juta metrik ton, lebih rendah dari yang semula diusulkan sebesar 8,95 juta metrik ton.
Erani menyampaikan kesepakatan tersebut sekaligus menjadi tugas bagi pemerintah untuk membangun keseimbangan antara mengurangi ketergantungan impor LPG dengan menjaga pasokan di dalam negeri, termasuk menciptakan stabilitas harga.
“Nah itu, sementara untuk tahun depan, kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk LPG itu 8 juta [metrik ton],” kata Erani.
"Ya kita mulai satu per satu. Ya, kan enggak bisa langsung semuanya," tambah Erani.
Menyangkut kekhawatiran masyarakat mengenai potensi kekurangan pasokan akibat pemangkasan kuota LPG 3 kg ini, Erani menegaskan skema pengaturan yang ada saat ini sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir tanpa perubahan mendasar.
Pemerintah siap berdiskusi kembali jika nantinya muncul dinamika di lapangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal.
"Jadi nanti hal-hal yang di luar asumsi itu pasti akan dibahas lebih lanjut. Untuk sementara, itu yang disepakati sambil pemerintah, seperti yang tadi saya sampaikan, mencari beberapa sumber untuk mengadakan alternatif energi tadi itu di luar LPG," jelasnya.
Sekadar catatan, perkembangan proyek tabung CNG 3 kg saat ini berada dalam tahap akhir uji teknis keamanan di Lemigas Kementerian ESDM guna mempersiapkan komersialisasi dan pembagian ke masyarakat.
Merek dan skema distribusi CNG 3 kg dirancang sebagai energi alternatif terintegrasi yang membutuhkan nilai subsidi 30% hingga 40% lebih rendah dibandingkan dengan LPG 3 kg, sekaligus menjadi solusi penyerapan gas bumi domestik tanpa bergantung pada rantai pasok impor.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana mengaktifkan kembali program konversi kompor induksi atau kompor listrik untuk dijalankan pada 2027 setelah sempat dihentikan pada September 2022.
Pemerintah melalui Komisi XII DPR RI telah menyetujui alokasi kebutuhan danasebesar Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk pengadaan serta uji coba efisiensi perangkat kompor listrik.
Program ini difokuskan untuk Rumah Tangga Penerima Manfaat (KPM) tanpa kenaikan daya dan tagihan, beriringan dengan pemanfaatan anggaran subsidi listrik 2027 yang telah disepakati bersama DPR sebesar Rp130,11 triliun.
(smr/wdh)
