Dari target pengembangan sebanyak 4 juta sambungan rumah (SR), realisasinya baru menyentuh kisaran 800.000 hingga 1 juta SR.
“Ketimpangan signifikan tersebut menandakan mayoritas masyarakat di berbagai daerah belum memiliki akses terhadap gas pipa. Akibatnya, pemangkasan subsidi LPG secara mendadak dipastikan langsung memukul daya beli rumah tangga miskin dan rentan miskin,” jelasnya.
Di sisi lain, program konversi ke kompor listrik atau induksi juga menghadapi hambatan struktural pada kapasitas daya listrik penerima subsidi.
Sebagian besar rumah tangga sasaran merupakan pelanggan listrik dengan daya 450 VA hingga 900 VA, sedangkan pengoperasian satu tungku kompor induksi rata-rata memerlukan daya minimal 800 hingga 1.000 watt.
“Jika pemerintah memaksakan migrasi tanpa melakukan penambahan daya secara masif dan gratis, masyarakat dipastikan tidak dapat memanfaatkan teknologi kompor listrik. Hal ini berpotensi memicu lonjakan biaya investasi awal berupa upgrade daya serta pembelian alat masak khusus kompor induksi yang harganya relatif mahal di pasaran,” ungkap Badiul.
Di sisi lain, opsi penggunaan CNG untuk sektor transportasi maupun rumah tangga pun dinilai belum siap karena terhalang minimnya stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).
Saat ini, jumlah SPBG yang beroperasi aktif di seluruh Indonesia diperkirakan tidak sampai 100 unit, dengan sebaran yang sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Tanpa jaminan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan CNG di tingkat eceran, masyarakat tidak memiliki insentif yang cukup untuk beralih.
“Akibatnya, penghematan anggaran dari pemangkasan subsidi LPG Rp11,09 triliun tidak secara otomatis mendorong transisi energi bersih, melainkan hanya memindahkan beban ekonomi langsung ke pundak konsumen,” jelasnya.
Efek Domino
Fitra memproyeksikan kondisi ini berisiko memicu efek domino berupa pembengkakan beban subsidi di sektor energi lain, khususnya listrik.
Apabila pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan tarif atau insentif penambahan daya demi mendukung kompor induksi, alokasi subsidi listrik yang saat ini berada di kisaran Rp70 triliun hingga Rp90 triliun per tahun dipastikan melambung tinggi.
Skenario pergeseran subsidi semacam ini dinilai hanya akan menciptakan ketidakefisienan baru dalam tata kelola keuangan negara karena penghematan di sektor LPG menguap untuk menutupi pembengkakan subsidi listrik dan insentif alat masak.
Untuk itu, Fitra mendesak pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) transisi energi berbasis data yang terintegrasi sebelum mengeksekusi pemangkasan anggaran secara drastis.
Penahapan konversi harus disesuaikan dengan kesiapan jaringan distribusi di setiap daerah dan tidak sekadar mengejar angka efisiensi fiskal jangka pendek.
“Tanpa kepastian skema harga energi pengganti yang setara atau lebih murah dari LPG 3 kg, yang selama ini disubsidi hingga Rp30.000—Rp35.000 per tabung di tingkat konsumen, kebijakan ini dinilai hanya akan memperluas angka kemiskinan dan memicu gejolak sosial akibat ketidaksiapan infrastruktur dasar,” ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati penurunan alokasi anggaran subsidi energi dalam pembahasan RAPBN 2027 menjadi Rp261,5 triliun.
Nilai tersebut berkurang sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan dengan usulan alokasi awal senilai Rp272,94 triliun.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut bersumber dari penurunan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta gas LPG 3 kg. Total alokasi untuk kedua komoditas tersebut diturunkan dari Rp142,84 triliun menjadi Rp131,39 triliun.
Sementara itu, anggaran subsidi listrik disepakati tidak mengalami perubahan, yakni tetap pada angka Rp130,11 triliun.
“Subsidi halaman 17, alokasi subsidi energi sebesar Rp261,502,2 [Rp261,5 triliun] lebih rendah Rp11,443,2 [Rp11,44 triliun] dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp272,945,3 miliar [Rp272,94 triliun],” kata Said dalam Rapat Kerja bersama pemerintah yang disiarkan secara daring, Kamis (24/9/2026).
Adapun, subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar diturunkan dari Rp28,69 triliun menjadi Rp28,34 triliun, atau berkurang sekitar Rp351,7 miliar.
Pemangkasan terbesar terjadi pada alokasi subsidi LPG 3 kg alias Gas Melon, yakni dipotong senilai Rp11,09 triliun dari semula Rp114,14 triliun menjadi Rp103,05 triliun.
Penurunan alokasi anggaran ini sejalan dengan pemangkasan kuota volume distribusi.
Volume BBM bersubsidi disepakati turun dari 20,10 juta kiloliter (kl) menjadi 19,56 juta kl, di mana kuota JBT Solar berkurang menjadi 19 juta kl dari 19,56 juta kl.
Sebaliknya, volume minyak tanah justru disepakati naik dari 539.000 kl menjadi 561.000 kl.
Untuk LPG 3 kg, pemerintah dan DPR sepakat memangkas volume distribusinya dari 8,95 juta metrik ton dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 menjadi 8 juta metrik ton.
Di lain sisi, subsidi listrik tetap ditetapkan sejumlah Rp130,1 triliun, yang mencakup subsidi tahun berjalan senilai Rp117,84 triliun dan pembayaran kurang bayar periode 2025 senilai Rp12,26 triliun.
Sementara itu, nilai subsidi tetap untuk Solar tidak berubah, yakni berada pada angka Rp1.000 per liter.
(smr/wdh)
