Pengajuan perbaikan dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial, serta kanal Cek DTSEN yang disediakan BPS.
Sementara itu, Budi mengatakan pemerintah juga menyediakan mekanisme percepatan atau fast-track untuk kebutuhan tertentu. Untuk program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Program Indonesia Pintar (PIP), pemutakhiran dapat dilakukan maksimal dalam dua minggu.
"Percepatan serupa juga diterapkan secara responsif untuk wilayah yang terdampak kondisi bencana alam," tuturnya.
Menurut Budi, DTSEN berfungsi sebagai social registry sekaligus basis data penduduk terpadu berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Data tersebut digunakan untuk mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan terus melakukan verifikasi, validasi, serta penyempurnaan data secara berkala untuk mengurangi risiko masyarakat yang berhak justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan.
"Data yang benar adalah syarat mutlak terciptanya keadilan sosial, dan negara berkomitmen untuk memastikan tidak ada satu pun keluarga berhak yang terlewat," tegasnya.
Sebelumnya, BPS menegaskkan desil dalam DTSEN bukan sebagai penanda kelas ekonomi seseorang.
Desil, kata BPS, adalah untuk menetapkan peringkat (ranking) tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data pengeluaran keluarga, bukan pendapatannya.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS Setia Pramana menjelaskan penentuan desil sangat bergantung pada distribusi data dan populasi yang menjadi pembanding.
Untuk itu, kata dia, tidak tepat jika desil dipahami sebagai kelompok dengan rentang pengeluaran tertentu yang berlaku tetap.
"Jadi desil itu urutan, ranking, [jadi] jangan dipikirkan bahwa desil 1 itu, rentangnya sekian sama [dengan yang lain], enggak, tergantung variability, atau kondisi data," kata Setia dalam acara Diskusi Metodologi Penetuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia, Jumat (11/9/2026).
Sebagai gambaran, Setia mengatakan suatu populasi dapat memiliki pengeluaran yang relatif berdekatan. Dalam kondisi tersebut, anggota yang berada dalam satu desil juga memiliki nilai pengeluaran yang tidak terlalu jauh.
Sebaliknya, jika distribusi pengeluaran sangat lebar, kelompok desil yang sama dapat memiliki rentang pengeluaran yang sangat besar.
"Misalnya ada pengeluaran dari Rp20 juta gitu, lalu ada yang sampai pengeluaran Rp1 miliar, bisa jadi karena sangat rentangnya sangat besar, tapi itu bagian dari [desil] 10 yang tertinggi," jelasnya.
Dalam penyusunan DTSEN, BPS, kata dia menggunakan pengeluaran sebagai salah satu dasar pemeringkatan.
(lav)
