Ia bilang yang menjadi kunci dalam memperbesar pendapatan adalah menggenjot penerimaan yang berulang. Ketika pemerintah memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerimaan negara yang bersifat berulang akan semakin kuat.
“Pemerintah juga perlu mempercepat penagihan tunggakan yang berkekuatan hukum tetap tanpa menahan restitusi secara berlebihan, karena menunda restitusi hanya memperbaiki kas sementara dan dapat menekan likuiditas dunia usaha,” katanya.
Tak Perlu Longgarkan Belanja
Selain itu, Syafrudin menilai bahwa belanja negara dapat membantu penerimaan, tetapi pengaruhnya bersifat tidak langsung dan tidak otomatis.
“Belanja yang produktif meningkatkan permintaan, produksi, upah, dan laba perusahaan, sehingga basis PPN dan PPh ikut membesar,” jelasnya.
Menurutnya, efek tersebut paling kuat jika belanja diarahkan pada infrastruktur yang cepat digunakan, program padat karya, transfer yang menjaga konsumsi kelompok berpendapatan rendah, serta belanja yang dapat mengurangi biaya logistik.
Sebaliknya, percepatan belanja dengan produktivitas rendah hanya akan meningkatkan defisit tanpa menciptakan basis pajak yang cukup. Terlebih, dengan waktu menuju akhir tahun yang semakin pendek, dampak belanja terhadap penerimaan tidak seluruhnya akan terealisasi pada 2026 dan sebagian baru dapat terlihat pada 2027.
“Strategi yang tepat bukan mengendurkan belanja secara umum, melainkan mempercepat belanja berkualitas dan menahan belanja tambahan yang manfaat ekonominya lemah,” katanya.
Syafrudin mengatakan belanja produktif perlu mendorong aktivitas ekonomi, memperluas basis pajak, dan meningkatkan penerimaan negara. Jika kenaikan belanja tidak menghasilkan tambahan output dan penerimaan, APBN justru menghadapi kebutuhan pembiayaan yang lebih besar dan ruang fiskal yang semakin sempit.
Sementara itu, apabila target penerimaan negara tetap tidak tercapai, ia menilai Kementerian Keuangan perlu menjaga kredibilitas APBN melalui reprioritisasi belanja, manajemen kas, dan pembiayaan yang disiplin.
Langkah pertama, kata dia, adalah membedakan belanja wajib dan produktif dari belanja yang dapat ditunda. Pemotongan dapat menyasar perjalanan, belanja administratif, proyek dengan kesiapan rendah, serta tambahan program yang belum memiliki multiplier yang jelas.
“Bukan belanja sosial atau investasi yang menopang pertumbuhan,” katanya.
Selanjutnya, pemerintah perlu menggunakan kas dan strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara hati-hati agar tidak dipaksa membiayai defisit ketika tingkat imbal hasil sedang tinggi.
Menurut Syafrudin, pemerintah juga perlu menjaga defisit tetap dekat dengan outlook tanpa menutup kekurangan penerimaan menggunakan penerimaan satu kali yang hanya menciptakan ilusi fiskal.
“Risiko terbesar muncul ketika kekurangan penerimaan pajak terjadi bersamaan dengan percepatan belanja pada kuartal IV. Kondisi ini dapat memperlebar defisit, meningkatkan kebutuhan penerbitan SBN, menambah beban bunga, dan akhirnya mempersempit ruang fiskal pada tahun berikutnya,” pungkasnya.
Potensi Penurunan Pendapatan di Q4-2026
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, dengan waktu yang tersisa sekitar tiga bulan, harapan penerimaan terbesar masih berasal dari PNBP terkait sumber daya alam (SDA). Menurutnya, potensi tersebut didukung oleh harga komoditas yang masih tinggi.
“Dengan waktu yang tinggal tiga bulan, harapan terbesar ada pada PNBP terkait SDA; ini didrive oleh harga komoditas yang tinggi,” kata Wijayanto.
Selain itu, Wijayanto melihat perbaikan tata kelola masih berpotensi memberikan tambahan penerimaan. Salah satunya melalui pemberantasan rokok ilegal dan barang selundupan.
Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa realisasi belanja negara pada kuartal III atau IV 2026 berpotensi sama atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menekan aktivitas ekonomi dan berdampak pada penerimaan dari cukai, Pajak Penghasilan (PPh), maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Belanja negara di Q3 atau Q4 2026 berpotensi sama atau lebih rendah dari periode yang sama tahun 2025, tentunya ini dapat menurunkan aktivitas ekonomi dan pendapatan dari cukai, PPh dan PPN,” ujarnya.
Lebih lanjut, apabila target penerimaan negara tetap tidak tercapai, Wijayanto mengatakan pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja untuk menjaga defisit dan APBN.
Ia secara khusus menyoroti efisiensi pada belanja Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan subsidi.
(ell)
