“Jadi bagi saya yang penting adalah keduanya bisa saling berdampingan dalam ekosistem, tetapi keduanya harus dibedakan, terutama dari peran yang mereka mainkan. Jadi, pada tahap ini, DSI tidak terlibat langsung dalam Icomex,” tegas dia.
Adapun, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) masih menunggu penjelasan lebih lanjut ihwal posisi dan fungsi Icomex dalam perdagangan batu bara.
Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani turut menegaskan belum dapat menilai implikasi kemunculan Icomex terhadap operasional perusahaan pertambangan dan transaksi perdagangan batu bara.
Terlebih, kata Gita, industri batu bara saat ini tengah menaati aturan tata kelola ekspor melalui PT DSI.
“Untuk saat ini kami masih mencermati rencana pembentukan BMKS, karena mekanisme dan implementasinya juga masih perlu dilihat lebih lanjut. Dari sisi industri, tentu yang penting adalah memahami terlebih dahulu bagaimana posisi dan fungsi bursa ini dalam perdagangan komoditas, termasuk untuk batu bara,” kata Gita ketika dihubungi, Rabu (19/8/2026).
Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meyakini Indonesia bakal mampu mengatur harga komoditas pertambangan, ketika BMKS diluncurkan.
Bahlil menyatakan selama ini harga komoditas pertambangan yang dijual oleh Indonesia harganya justru ditentukan oleh negara lain, sebab mengacu harga patokan bursa komoditas global.
Dengan begitu, harga komoditas pertambangan dan olahannya nantinya diharapkan dapat ditentukan melalui mekanisme di Icomex.
“Masak barang-barang punya kita diatur oleh orang lain? Enak saja. Ini yang selama ini terjadi. Bapak Presiden Prabowo itu ingin agar seluruh kekayaan yang ada di dalam negara kita itu diatur seutuhnya oleh negara kita dengan harga keekonomian yang baik,” kata Bahlil kepada awak media, usai pembukaan IIGCE 2026, Rabu (19/8/2026).
Bahlil mencontohkan penjualan batu bara selama ini mengacu kepada harga komoditas global sehingga harganya diatur oleh negara lain.
Dia menyatakan ketika Indonesia melakukan pengetatan produksi, harga batu bara akhirnya menguat sesuai dengan ekspektasinya.
“Begitu kita bikin pengetatan menjaga supply and demand, harganya sekarang sudah mulai bagus. Artinya selama ini memang ada potensi permainan kan?" ujar Bahlil.
Dia juga menuding terdapat sejumlah pihak yang tidak setuju dengan langkah Indonesia melakukan penataan produksi dan penjualan komoditas pertambangan.
“Begitu kita merapikan, ada yang enggak setuju. Bagi saya meluruskan apa yang menjadi target pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo, apa pun kita akan lakukan untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara,” ucap Bahlil.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah membuka peluang untuk mengintegrasikan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) ke BMKS yang tengah disiapkan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah nantinya akan membentuk bursa yang mematok harga sekaligus memperdagangkan komoditas-komoditas utama andalan RI seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan nikel.
"Ada [kemungkinan untuk mengintegrasikan ICDX dengan Bursa Mineral dan Komoditas], nanti kita lihat ininya. Bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," kata Prasetyo kepada awak media di halaman Istana Merdeka, Senin (17/8/2026).
(azr/wdh)
