Dia menegaskan perseroan bakal mengikuti ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah dan regulator.
Kendati begitu, hingga saat ini perseroan belum dapat menilai implikasi kemunculan BMKS terhadap mekanisme penjualan komoditas Antam, sebab masih menunggu penjelasan lebih lanjut ihwal desain dan ketentuan teknis BMKS.
“Hal yang penting bagi ANTAM adalah implementasi bursa tetap dapat mendukung kepastian usaha, menjaga efisiensi transaksi, menghormati kontrak komersial yang telah berjalan, serta tetap mempertimbangkan dinamika dan benchmark harga di pasar internasional,” tegas Wisnu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meyakini Indonesia bakal mampu mengatur harga komoditas pertambangan, ketika BMKS diluncurkan.
Bahlil menyatakan selama ini harga komoditas pertambangan yang dijual oleh Indonesia harganya justru ditentukan oleh negara lain, sebab mengacu harga patokan bursa komoditas global.
Dengan begitu, harga komoditas pertambangan dan olahannya nantinya diharapkan dapat ditentukan melalui mekanisme di bursa komoditas yang rencananya akan dinamai Indonesia Commodity Exchange (Icomex) tersebut.
“Masak barang-barang punya kita diatur oleh orang lain? Enak saja. Ini yang selama ini terjadi. Bapak Presiden Prabowo itu ingin agar seluruh kekayaan yang ada di dalam negara kita itu diatur seutuhnya oleh negara kita dengan harga keekonomian yang baik,” kata Bahlil kepada awak media, usai pembukaan IIGCE 2026, Rabu (19/8/2026).
Bahlil mencontohkan penjualan batu bara selama ini mengacu kepada harga komoditas global sehingga harganya diatur oleh negara lain.
Dia menyatakan ketika Indonesia melakukan pengetatan produksi, harga batu bara akhirnya menguat sesuai dengan ekspektasinya.
“Begitu kita bikin pengetatan menjaga supply and demand, harganya sekarang sudah mulai bagus. Artinya selama ini memang ada potensi permainan kan?" ujar Bahlil.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah membuka peluang untuk mengintegrasikan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) ke BMKS yang tengah disiapkan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah nantinya akan membentuk bursa yang mematok harga sekaligus memperdagangkan komoditas-komoditas utama andalan RI seperti CPO, batu bara, nikel. Prasetyo memberikan sinyal bursa tersebut akan diberi nama Icomex.
"Ada [kemungkinan untuk mengintegrasikan ICDX dengan Bursa Mineral dan Komoditas], nanti kita lihat ininya. Bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," kata Prasetyo kepada awak media di halaman Istana Merdeka, Senin (17/8/2026).
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan bursa mineral dan komoditas strategis untuk memperkuat posisi tawar komoditas nasional di pasar internasional akan resmi beroperasi pada awal 2027.
“Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung Parlemen, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan pemerintah bersama DPR RI akan segera membahas regulasi teknis pelaksanaan bursa tersebut agar dapat disahkan tepat waktu.
“Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026,” ungkapnya.
Langkah strategis ini akan berfokus pada pembentukan harga acuan nasional atau Indonesia Reference Price (IRP) untuk berbagai produk ekspor unggulan.
“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang makin sempit,” ungkapnya.
(azr/wdh)
