Dony menegaskan bahwa posisi Himbara dalam skema tersebut adalah sebagai pihak yang memberikan kredit dengan memegang jaminan pemerintah.
Apabila terjadi persoalan dalam pembayaran kredit, bank dapat menggunakan mekanisme eksekusi atas jaminan yang telah diberikan pemerintah.
"Jadi, banyak yang bilang nanti Himbara akan terdampak. Tidak ada hubungannya, karena Himbara memegang jaminan. Waktu kita memberikan kredit, memang itu dijamin oleh Menteri Keuangan," katanya.
Dengan adanya jaminan tersebut, Dony memastikan Himbara tidak perlu dikhawatirkan menghadapi risiko gagal bayar dari penyaluran kredit Kopdes.
Jaminan pemerintah menjadi instrumen yang melekat pada kredit yang diberikan bank sehingga risiko kredit tersebut tidak dibebankan begitu saja kepada Himbara.
"Kami tinggal eksekusi jaminannya. Jadi, buat Himbara, supaya teman-teman yang di luar juga memahami, tidak ada risikonya buat Himbara, karena Himbara memegang jaminan tertulis bahwa itu ditanggung oleh pemerintah," tutur Dony.
Dony juga meminta skema tersebut dipahami dalam konteks program pemerintah.
Dia menyebut, penyaluran kredit kepada Kopdes tidak perlu dipandang sebagai skema yang memisahkan kepentingan pemerintah dan Himbara, karena bank menjalankan fungsi penyaluran kredit dengan dukungan jaminan pemerintah.
(naw)
