Aparatur negara terdiri dari: PNS, calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit TNI, Anggota Polri, dan pejabat negara.

Detailnya, pejabat negara terdiri atas presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua dan anggota MPR, DPR, dan DPD. Kemudian, pejabat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK, KPK, menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakilnya, serta pejabat negara lain yang ditentukan undang-undang.

Ketentuan Gaji ke-13

Adapun ketentuan pembayaran gaji ke-13 2026 yakni besaran gaji ke-13 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2026. Kemudian gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran maupun potongan lainnya, termasuk potongan kredit pensiun. Pajak penghasilan ditanggung pemerintah.

Selanjutnya aparatur negara atau penerima pensiun yang memiliki lebih dari satu status penerima manfaat hanya menerima satu gaji ke-13 berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar.

Penerima yang juga memperoleh pensiun atau tunjangan janda/duda tetap menerima keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun atau tunjangan janda/duda.

ASN dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai 1 Juni 2026 dan seterusnya menerima pembayaran gaji ke-13 dari instansi tempat bekerja terakhir.

Rincian Gaji ke-13

Berikut besaran gaji ke-13 sebagaimana tercantum dalam lampiran PP Nomor 9 Tahun 2026.

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

Pegawai Non-PNS pada Lembaga Nonstruktural

Pejabat Pelaksana Non-ASN

Pendidikan SD/SMP/Sederajat

Pendidikan SMA/D-I/Sederajat

Pendidikan D-II/D-III/Sederajat

Pendidikan D-IV/S-1/Sederajat

Pendidikan S-2/S-3/Sederajat

(mfd/ell)