Namun, persoalan anggaran masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, ada daerah yang sudah membentuk tim, tetapi tidak memiliki biaya operasional untuk sidang atau kegiatan teknis lainnya. Hal ini membuat kinerja tim tidak maksimal.
Kondisi serupa juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Dari 415 daerah, sekitar 76% telah membentuk tim ahli cagar budaya, tetapi tingkat keaktifannya masih beragam dan perlu didorong agar lebih optimal.
Selain persoalan kelembagaan, Kemenbud juga mencatat adanya kerusakan cagar budaya akibat faktor iklim dan vandalisme. Restu menilai ancaman tersebut perlu diantisipasi melalui langkah pelindungan yang lebih sistematis.
“Misalnya ini yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di Aceh ada 21, di Sumatera Barat ada 239,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dari 292 cagar budaya di tiga provinsi tersebut, 143 dilaporkan tidak terdampak bencana, sementara 140 lainnya masih belum terkonfirmasi kondisinya.
Restu berharap pelindungan cagar budaya menjadi prioritas bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami dorong agar ini menjadi kebutuhan bersama. Jangan sampai tidak menjadi prioritas, karena warisan budaya adalah tanggung jawab kita semua,” tutupnya.
(dec)
