Bagi rumah yang rusak berat atau tidak dapat dihuni kembali, kata Mendagri, pemerintah juga telah menyiapkan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga menyediakan hunian sementara dan dana tunggu hunian bagi warga yang masih menunggu pembangunan rumah tetap atau memilih tinggal sementara di rumah keluarga maupun kontrakan.
“Maka pemerintah menyiapkan dua opsi. Opsi pertama adalah dibangunkan hunian sementara. Inilah namanya mereka diberikan anggaran uang, namanya dana tunggu hunian, DTH, 600 ribu kali 3 bulan sekaligus Rp1,8 (juta),” lanjutnya.
Mendagri menambahkan, anggaran untuk renovasi dan bantuan perumahan tersebut telah disetujui dan siap disalurkan melalui BNPB. “Intinya, anggaran ini sudah masuk minggu ini kepada BNPB, dan saya minta kepada Kepala BNPB untuk minggu depan tolong segera dieksekusi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya data yang akurat dari pemerintah daerah agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.
“Karena ini uang negara yang perlu dipertanggungjawabkan,” kata Mendagri, seraya menambahkan bahwa proses validasi data melibatkan Badan Pusat Statistik. Dengan langkah tersebut, Mendagri menegaskan, arahan Presiden Prabowo jelas: negara harus hadir, bergerak cepat, dan memastikan warga korban bencana mendapatkan kembali rumah yang layak dan aman.
(seo)
