Menurut Budi Karya, keterlibatan pihak swasta merupakan salah satu upaya untuk mencari pendanaan secara kreatif (creative financing). Tentu saja, upaya ini merupakan solusi dari keterbatasan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"APBN dapat digunakan untuk membangun hal lain seperti pelabuhan-pelabuhan kecil di Papua, Aceh, Sulut, serta digunakan untuk membangun kapal perintis," ungkapnya.
Sejauh ini, pemerintah telah melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sistem logistik nasional. Pemerintah juga sudah menyelenggarakan tol laut untuk mengurangi disparitas harga khususnya di wilayah Timur Indonesia, serta melaksanakan skema creative financing seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), konsesi, dan lain-lain.
Pada kesempatan yang sama, Budi Karya juga mengajak pemangku kepentingan terkait lainnya seperti kalangan akademisi untuk bersama-sama mengatasi permasalahan di sektor laut.
“Saya mengajak rekan akademisi untuk juga memberikan pembelajaran kepada para pelaku industri pelayaran. Misalnya, bagaimana jangan ada lagi pelabuhan tikus, bagaimana para pelaku usaha galangan kapal lebih menaati aturan, dan lain lain,” tambahnya.
Menurutnya, peran kalangan akademisi juga penting untuk mengoptimalkan fungsi hub and spoke. Dia mengatakan, para akademisi dapat turut terlibat dalam usaha mengalihkan hub dari Singapura dan Malaysia ke Priok, Patimban, atau Tanjung Perak di Indonesia.
(rez)
