Meski melarang kembang api untuk kegiatan resmi dan berizin, Pemprov DKI tidak akan melakukan razia terhadap penggunaan kembang api secara personal oleh masyarakat. Namun, Pramono mengimbau warga untuk menahan diri sebagai bentuk solidaritas. “Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita dalam menyambut Tahun Baru,” tuturnya.
Selain perayaan, Pemprov DKI juga mengintegrasikan mekanisme donasi kemanusiaan di seluruh titik acara. Bekerja sama dengan BAZNAS BAZIS dan Bank Jakarta, Pemprov menyediakan QRIS donasi dan kanal digital untuk membantu wilayah terdampak bencana di Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah lainnya. Hingga saat ini, dana awal yang terkumpul mencapai Rp500 juta.
Pemprov DKI juga menyatakan kesiapan menyerap komoditas dari daerah terdampak bencana melalui BUMD pangan, seperti Dharma Jaya dan Food Station. Langkah ini diharapkan tidak hanya meringankan beban korban bencana, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah yang terdampak.
Pramono juga menegaskan bahwa tidak akan ada pesta kembang api dalam acara tersebut. Bahkan, Pramono menyampaikan pihak swasta juga dilarang menyalakan kembang api tahun ini.
“Untuk wilayah seluruh Jakarta, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta agar tidak ada kembang api dan kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut,” ungkap Pramono.
(dec)
