Bloomberg Technoz, Jakarta - Wacana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mencuat, seiring penyusunan aturan yang saat ini tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sejumlah literatur akademik menjelaskan bahwa demutualisasi merupakan proses mengubah bursa dari organisasi yang dimiliki anggotanya yang umumnya perusahaan efek menjadi perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih luas, termasuk investor publik.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin, mengatakan, demutualisasi akan memisahkan kepemilikan dan keanggotaan bursa. Menurutnya, perubahan ini dapat memperkuat tata kelola serta mengurangi potensi benturan kepentingan yang selama ini melekat pada model mutual.

“Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/11/2025).

Pemerintah menyebut sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi dari struktur mutual ke model demutualisasi. Perubahan tersebut dinilai memungkinkan tata kelola yang lebih profesional serta mendukung pengembangan instrumen pasar modal seperti derivatif, ETF, dan instrumen pembiayaan infrastruktur maupun transisi energi.

Menurut kajian dalam Jurnal Hukum & Pasar Modal, demutualisasi memisahkan kepemilikan bursa dari status keanggotaan. Artinya, hak untuk bertransaksi (trading rights) tidak lagi otomatis sama dengan hak kepemilikan. Literatur tersebut juga menjelaskan bahwa setelah berubah menjadi perseroan, bursa tidak lagi beroperasi dalam logika non-profit, tetapi berorientasi pada keuntungan karena adanya pemegang saham baru yang mengharapkan imbal hasil.