Logo Bloomberg Technoz

Permintaan tersebut muncul setelah Google memublikasikan laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang mengungkap penindakan terhadap 19.372 kanal YouTube selama periode Juli-September 2026.

Dalam laporan tersebut, Google menyebut puluhan ribu kanal YouTube terindikasi menjadi bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi yang bertujuan menyebarkan konten untuk mendukung pemerintah Indonesia.

Google mengungkapkan telah menutup 6.888 kanal YouTube pada Juli 2026 karena diduga menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia.

Selain itu, Google meniadakan 17 kanal lainnya sebagai bagian dari penyelidikan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang menyebarkan konten dalam bahasa Inggris, Indonesia, Portugis, Rusia, dan Telugu.

Berlanjut pada Agustus 2026, Google kembali menonaktifkan 10.134 kanal YouTube yang terhubung dengan operasi terkoordinasi serupa. Kampanye tersebut disebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Terakhir di bulan September kanal YouTube yang terjaring dan Google nonaktifkan mencapai 2.350.

Komdigi Minta Google Beri Klarifikasi

Temuan tersebut kemudian menjadi perhatian Komdigi karena laporan Google dinilai belum menjelaskan secara terperinci dasar penindakan terhadap ribuan kanal tersebut. Menanggapi laporan tersebut, Komdigi menyatakan mendukung pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital.

Namun, pemerintah menilai penindakan dalam skala besar harus dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil. Komdigi mempertanyakan jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, hingga dasar Google mengaitkan operasi tersebut dengan Indonesia.

Komdigi juga mengingatkan pentingnya memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran terhadap temuan Google. Pasalnya, kebebasan berekspresi harus berlaku bagi seluruh kelompok, baik yang mendukung maupun mengkritik pemerintah.

Komdigi kemudian menyatakan akan meminta klarifikasi resmi kepada Google terkait penutupan ribuan kanal tersebut.

Minta Penjelasan Metodologi hingga Akurasi Deteksi

Permintaan klarifikasi itu berlanjut dalam pertemuan Komdigi dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada 19 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Komdigi meminta Google memberikan penjelasan pendukung secara tertulis, termasuk contoh mengenai parameter dan metode yang digunakan untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi.

"Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini.

Menurutnya sejumlah aspek yang diminta pemerintah untuk dijelaskan, yakni metodologi penindakan, proses peninjauan, pembagian peran antara mesin dan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, hingga tingkat kesalahan deteksi.

Menurutnya pihak Komdigi juga meminta penjelasan mengenai dasar pemberian label atau kategori topik konten yang digunakan Google dalam mengidentifikasi jaringan operasi pengaruh terkoordinasi.

Dalam pertemuan tersebut, Google menyebut kebijakan spam di platform YouTube menjadi salah satu dasar penindakan terhadap akun-akun yang dikategorikan sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.

Namun, perwakilan Google menyampaikan bahwa mereka masih perlu berkoordinasi dengan tim global yang menyusun laporan keamanan tersebut sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi" kata Mediodecci

(ain)

No more pages