Logo Bloomberg Technoz

Dalam rapat bersama DPR pada September 2026, BGN menyampaikan bahwa pagu awal anggaran lembaga tersebut sebesar Rp268 triliun telah mengalami penajaman. Setelah penyesuaian, pagu BGN menjadi Rp229,75 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk program MBG tercatat sebesar Rp218,77 triliun. Dengan demikian, angka Rp335 triliun dalam APBN 2026 merupakan alokasi program secara keseluruhan, sedangkan Rp218,77 triliun merupakan pagu MBG yang tersedia melalui mekanisme penyaluran BGN pada data September. 

Kepala BGN Sudaryono menyatakan lembaganya dapat menjalankan program dengan kebutuhan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan alokasi awal. Dalam refleksi 100 hari kinerja pada 29 Oktober 2026, dia menyebut BGN melakukan efisiensi dan pengembalian dana ke kas negara hingga Rp44 triliun.

“Setelah kami hitung lagi dari Rp268 triliun yang dialokasikan, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun anggarannya yang kami kembalikan ke kas negara,” ujar Sudaryono, dikutip dari siaran pers BGN.

Selain penyesuaian alokasi, Sudaryono menyebut efisiensi berasal dari perubahan insentif yayasan mitra pelaksana MBG, pembatasan biaya operasional dapur, serta pengembalian dana dari rekening virtual account bermasalah. Insentif yayasan yang sebelumnya Rp6 juta per hari diubah menjadi Rp2.000 per porsi. Kebijakan tersebut diperkirakan menghemat Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun.

BGN juga membatasi dana operasional dapur maksimal Rp3.000. Menurut Sudaryono, kebijakan itu berpotensi menghemat sekitar Rp3 triliun. Sementara itu, pengembalian dana ke kas negara terdiri atas Rp311,25 miliar dari penyisiran 414 rekening SPPG bermasalah atau fiktif dan Rp160,37 miliar sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski demikian, efisiensi tersebut belum serta-merta membuat anggaran MBG menjadi kecil. Alokasi Rp335 triliun pada 2026 tetap jauh lebih besar dibandingkan dengan Rp71 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan pagu BGN juga perlu dibaca secara proporsional karena angka Rp268 triliun dan Rp229,75 triliun merupakan pagu lembaga, sedangkan alokasi MBG yang tersedia dalam mekanisme penyaluran pada September tercatat Rp218,77 triliun.

Data BGN justru memperlihatkan jumlah penerima manfaat secara agregat masih meningkat sepanjang 2026. Pada awal Januari, program tercatat melayani sekitar 55,1 juta penerima manfaat. Sementara itu, data per 31 Agustus 2026 menunjukkan jumlah penerima mencapai 56,99 juta orang, atau sekitar 76,45% dari target 74,56 juta penerima manfaat.

SPPG Banyak yang ditutup

Penataan program juga dilakukan melalui penghentian operasional dapur SPPG yang dinilai bermasalah. BGN menyebut, sejak program dimulai pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai penghentian sementara. Dari jumlah tersebut, BGN menyatakan 5.659 SPPG telah kembali beroperasi, sedangkan 2.213 lainnya masih berstatus suspend.

BGN menjelaskan bahwa penghentian sementara dapat dilakukan karena berbagai persoalan, mulai dari dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan, ketidaksesuaian menu dengan anggaran bahan baku, dugaan kenaikan harga bahan baku, hingga masalah infrastruktur dan tata kelola dapur. Persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), juga menjadi salah satu alasan penghentian operasional. 

Penataan program juga dilakukan melalui penghentian operasional dapur SPPG yang dinilai bermasalah. BGN menyebut, sejak program dimulai pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai penghentian sementara. Dari jumlah tersebut, BGN menyatakan 5.659 SPPG telah kembali beroperasi, sedangkan 2.213 lainnya masih berstatus suspend.

BGN menjelaskan bahwa penghentian sementara dapat dilakukan karena berbagai persoalan, mulai dari dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan, ketidaksesuaian menu dengan anggaran bahan baku, dugaan kenaikan harga bahan baku, hingga masalah infrastruktur dan tata kelola dapur. Persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), juga menjadi salah satu alasan penghentian operasional. 

Penataan program juga dilakukan melalui penghentian operasional dapur SPPG yang dinilai bermasalah. BGN menyebut, sejak program dimulai pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai penghentian sementara. Dari jumlah tersebut, BGN menyatakan 5.659 SPPG telah kembali beroperasi, sedangkan 2.213 lainnya masih berstatus suspend.

BGN juga mengatakan penghentian sementara dapat dilakukan karena berbagai persoalan, mulai dari dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan, ketidaksesuaian menu dengan anggaran bahan baku, dugaan kenaikan harga bahan baku, hingga masalah infrastruktur dan tata kelola dapur. Persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), juga menjadi salah satu alasan penghentian operasional. 

Nilai anggaran masih besar karena salah sasaran

Di tengah penyesuaian anggaran dan pengurangan sasaran tersebut, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celio), Nailul Huda menilai persoalan utama MBG bukan hanya besarnya biaya operasional, melainkan juga desain penerima manfaat yang sejak awal terlalu luas. Program yang dirancang dengan pendekatan subsidi universal dinilai berisiko memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan.

Dia berpandangan, subsidi seharusnya lebih diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan. Pemerintah dapat menggunakan pendekatan individual atau geografis. Pendekatan individual dapat dilakukan melalui bantuan yang diberikan langsung kepada keluarga atau individu yang memenuhi kriteria, sedangkan pendekatan geografis dapat memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan persoalan gizi yang masih tinggi.

“Yang terjadi saat ini, angka ketidaktepatan sasarannya sangat tinggi. Artinya, orang yang tidak membutuhkan banyak yang mendapatkan bantuan atau inclusion error,” demikian penilaian Huda.

Menurut Huda, ketidaktepatan sasaran tersebut berpotensi membuat anggaran negara terpakai untuk penerima yang tidak membutuhkan. Persoalan juga muncul ketika makanan yang telah diproduksi tidak dimanfaatkan oleh penerima. Kondisi tersebut membuat negara menanggung pemborosan dari dua sisi, yakni bantuan yang tidak tepat sasaran dan makanan yang tidak dikonsumsi.

Dalam simulasi yang disampaikan CELIOS, anggaran MBG dapat ditekan hingga sekitar Rp90 triliun per tahun apabila penerima diprioritaskan berdasarkan keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Simulasi tersebut menggunakan asumsi 10 juta keluarga penerima PKH, dengan rata-rata tiga anak dalam setiap keluarga, sehingga total sasaran mencapai 30 juta orang. Dengan asumsi dua anak usia sekolah dan satu balita per keluarga, serta pemberian makanan selama 200 hari sekolah dengan biaya Rp15.000 per porsi, kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp90 triliun setahun.

Angka tersebut merupakan simulasi CELIOS, bukan angka kebutuhan resmi pemerintah. Besarannya juga bergantung pada asumsi jumlah anak per keluarga, cakupan kelompok penerima, jumlah hari layanan, dan biaya per porsi. Meski demikian, simulasi itu memperlihatkan perbedaan kebutuhan anggaran apabila MBG tidak diberikan secara universal, melainkan difokuskan pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan.

Dengan jumlah penerima manfaat yang secara agregat masih bertambah, sementara sejumlah sekolah dikeluarkan dan dapur dihentikan, tantangan pemerintah berikutnya bukan hanya memperluas jangkauan MBG. Pemerintah juga perlu memastikan data penerima terverifikasi, kelompok yang tidak membutuhkan tidak menjadi sasaran utama, serta setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat gizi bagi masyarakat.

(dec/spt)

No more pages