"Perusahaan tidak bayar pesangon itu melanggar hukum, jadi masalahnya adalah di penegakan hukum sebenarnya, bukan di mana uangnya disimpan. Aneh karena ada perusahaan nakal tidak bayar pesangon, tapi malah uang perusahaan satu negara indonesia dipindahkan ke lembaga negara," kata Media.
"Kalau ada orang yang mengambil uang tanpa izin itu disebut pencuri, tapi kalau negara yang melakukan itu disebut kebijakan," sambungnya.
Dalam literatur, dia menjelaskan terdapat istilah ‘autocratic legalism’. Artinya, ada legalisme otokratis di mana kekuasaan otoriter itu memang tidak punya senjata, tapi cukup dengan menerbitkan undang-undang untuk menciptakan ketidakadilan. "Kelihatannya cara ini sah legal dan prosedural, padahal sangat tidak adil."
Dia menegaskan bahwa uang pekerja tidak boleh dikendalikan oleh negara. Pasalnya, jika ada kegagalan dalam pengelolaan, lalu tak ada yang mampu memasang badan untuk bertanggung jawab.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan meminta perusahaan untuk bersiap mengalihkan dana pesangon pekerja ke dalam dana cadangan pesangon di bawah lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah. Perusahaan memiliki masa transisi selama satu tahun sebelum akhirnya seluruh dana pesangon itu diserahkan ke lembaga pengelola dana cadangan pesangon pada Oktober 2027.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan ketentuan mengenai dana pesangon yang sudah lebih dahulu dikelola perusahaan melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) masih menunggu aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP).
"Memang, saya disclaimer dulu, karena saya dan tim belum membuat PP, Peraturan Pemerintah turunannya. Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum undang-undang ini lahir bisa jadi tetap di DPLK, di Dapen, bisa jadi. Tidak perlu disetorkan. Tapi saya tidak janji," jelasnya.
(lav)






























