Agenda pertama yang ditawarkan Budi adalah mengembalikan WHO pada mandat utamanya, yakni menetapkan norma dan standar kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan.
Dia mengatakan akan meninjau dan memprioritaskan lebih dari 3.000 resolusi yang telah diamanatkan kepada WHO dengan melibatkan negara-negara anggota. Menurutnya, sebagian besar resolusi tersebut membutuhkan sumber daya, pendanaan, dan tenaga kerja khusus untuk dijalankan.
Selain itu, Budi ingin WHO mampu merespons perkembangan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), robotika, ilmu genomik, dan pengobatan presisi melalui tata kelola data yang bertanggung jawab serta standar keselamatan yang mengedepankan kesetaraan dan keterjangkauan.
Agenda kedua adalah memperkuat peran WHO dalam mempertemukan negara-negara dan mitra pembangunan untuk mendukung prioritas kesehatan masing-masing negara.
Budi menilai kedaulatan kesehatan harus menjadi inti dari kerja sama dan arsitektur kesehatan global. Dia mengusulkan pendekatan satu negara, satu rencana, dan satu anggaran agar dukungan pembiayaan domestik maupun eksternal dapat lebih terkoordinasi.
"Kedaulatan kesehatan harus menjadi inti dari kerja sama kesehatan global dan arsitektur kesehatan global. Namun, kedaulatan bukan berarti isolasi, melainkan solidaritas dan kesetaraan," katanya.
Melalui pendekatan tersebut, Budi ingin WHO membantu negara-negara memperkuat digitalisasi dan standardisasi data kesehatan, meningkatkan akses terhadap layanan berkualitas dengan biaya terjangkau, serta mendorong pengadaan bersama untuk vaksin, obat-obatan esensial, dan peralatan kesehatan.
Sementara itu, agenda ketiga adalah memperkuat WHO dari dalam melalui pembenahan sumber daya manusia, akuntabilitas, dan keberlanjutan pendanaan organisasi.
Budi mengatakan pengangkatan pegawai WHO harus didasarkan pada kompetensi dan integritas. Dia juga ingin memperkuat kesempatan yang setara bagi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan di seluruh tingkatan organisasi.
Di sisi akuntabilitas, Budi berencana mendorong transparansi pelaporan keuangan, menetapkan indikator kinerja yang jelas, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian organisasi.
Terkait pendanaan, dia menyatakan akan melanjutkan inisiatif untuk meningkatkan porsi anggaran WHO yang berasal dari kontribusi wajib negara anggota atau assessed contributions hingga mencapai 50% pada 2031.
Budi juga menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas antara kantor pusat, kantor regional, dan kantor negara agar WHO dapat bekerja sebagai satu kesatuan dalam melayani negara-negara anggotanya.
(dec/spt)
































