Menurut dia, pembuktian tindak pidana terhadap keamanan negara tidak sederhana. Sehingga penyidik perlu memastikan seluruh fakta dan alat bukti yang dikumpulkan memenuhi konstruksi hukum.
“Secara internal kami melaksanakan gelar [perkara] bahwa penyidikan ini prosedural, bahwa penyidikan ini profesional berdasarkan fakta semuanya,” ujarnya.
Susatyo menambahkan, Polri turut mengundang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam proses gelar perkara internal untuk memastikan penanganan kasus berjalan objektif dan tidak dipengaruhi subjektivitas penyidik.
Dalam perkara ini, penyidik masih menggunakan konstruksi pasal sebagaimana laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026. Pasal yang disangkakan yakni Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP.
(mef/frg)






























