Logo Bloomberg Technoz

Dia menjelaskan, proses transisi juga melibatkan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi serta Kementerian Keuangan. Pada periode tersebut, Kementerian Keuangan juga mendapatkan tambahan Wakil Menteri Keuangan, yakni Thomas Djiwandono, yang kemudian disusul Anggito Abimanyu pada Oktober 2024.

Suahasil mengatakan salah satu pekerjaan utama Kementerian Keuangan setelah Kabinet Merah Putih terbentuk adalah memastikan perubahan struktur kementerian dan lembaga tidak mengganggu kelancaran administrasi pemerintahan, terutama terkait penggajian pegawai dan pengelolaan aset negara.

Dia membandingkan proses tersebut dengan pengalaman pembentukan lembaga baru sekitar 20 tahun lalu, ketika sejumlah persoalan administrasi seperti keterlambatan pembayaran gaji pegawai hingga berbulan-bulan sempat menjadi sorotan.

Namun, menurut Suahasil, persoalan serupa dapat dihindari dalam transisi pemerintahan kali ini.

Suahasil melanjutkan, pada dua bulan terakhir 2024, Kementerian Keuangan melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah kementerian yang mengalami perubahan struktur organisasi. Salah satunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemisahan urusan kebudayaan dan pendidikan tinggi.

Penataan tersebut mencakup pemisahan pegawai, pembagian aset termasuk gedung perkantoran, hingga pembentukan struktur organisasi baru.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 sebagai pedoman pengelolaan keuangan selama masa transisi.

"Kita menyelesaikan itu semua, 2 bulan terakhir tahun 2024 selesai dengan baik, laporan Keuangan Pemerintah Pusat wajar tanpa pengecualian, karena ditata dengan PMK/90 dengan sangat-sangat rapi," tegasnya. 

Efisiensi APBN dan Penataan Program Pemerintah

Memasuki 2025, pemerintah kemudian melakukan penyesuaian kebijakan fiskal melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bendahara Negara menjelaskan hasil efisiensi tersebut digunakan untuk menata ulang alokasi APBN agar dapat mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo.

Penataan ulang anggaran dilakukan bersama DPR, terutama melalui dukungan Komisi XI dan Badan Anggaran (Banggar).

Sejumlah program yang kemudian mendapat dukungan anggaran antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, revitalisasi sekolah, hingga revitalisasi rumah sakit.

Menurut Suahasil, perubahan kebijakan fiskal tersebut dapat dijalankan sepanjang 2025 dengan dukungan DPR, tanpa mengganggu pencapaian kinerja ekonomi nasional.

Selain penataan belanja, pemerintah juga mulai mengoperasikan sistem administrasi perpajakan Coretax pada Januari 2025 untuk memperbaiki proses administrasi dan pengumpulan penerimaan pajak.

"Kita tetap tutup tahun dengan hasil yang baik. Pertumbuhan ekonominya 5,11%, inflasinya 2,9," pungkasnya. 

(lav)

No more pages