Ia menambahkan, pengaturan harga pangan bertujuan memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang tidak berlebihan. Pemerintah juga dinilai telah mempertimbangkan keuntungan yang dapat diperoleh para pedagang maupun petani dalam menetapkan ketentuan harga.
Menanggapi kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan petani dan pedagang, ia menilai setiap kebijakan pemerintah tidak mungkin dapat memenuhi kepentingan seluruh pihak secara bersamaan.
"Setiap kebijakan tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak," katanya.
Meski demikian, ia berharap ketentuan harga pangan dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan begitu, baik konsumen maupun pedagang dapat memperoleh keuntungan dari barang dagangan tersebut.
Bapanas sebelumnya menerbitkan aturan harga pangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026.
Surat edaran tersebut mengatur pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang diteken pada 10 November 2026.
Berdasarkan surat tersebut, pemerintah mengklaim pengenaan sanksi demi meningkatkan kepatuhan pelaku usaha komoditas beras, dan menjamin efektivitas penegakan hukum (law enforcement). Pelanggaran ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi, berupa denda administratif hingga Rp1,5 miliar dan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(ain)





























