Logo Bloomberg Technoz

Dalam kerangka itu, pihak terkait memiliki ruang untuk mengajukan sanggahan dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku di seluruh sektor pengawasan.

"Jadi memang itu dimungkinkan kalau misalnya kita kasih denda, sanksi, itu kan nggak cuma ujug-ujug ya. Pasti kita panggil, ada proses pemanggilan, mendengarkan ya, kemudian klarifikasi dan lain-lain,” kata dia.

Friderica menambahkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur tersebut menjadi keharusan bagi OJK sebagai otoritas pengatur dan pengawas.

Keberadaan tahapan pemeriksaan dan proses yang belum final di tingkat pengawasan maupun penegakan aturan ini juga bersinggungan dengan isu transparansi pengungkapan pihak yang disanksi atau tersangkut kasus di pasar modal. 

Sebelumnya, sorotan terkait penggunaan inisial muncul menyusul pengumuman OJK pada 16 Oktober 2026 mengenai kasus coordinated trading saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) serta manipulasi penawaran umum perdana saham (IPO) PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dengan nilai denda lebih dari Rp2 triliun.

Dalam dinamika tersebut, pelaku pasar menilai pihak yang sudah terbukti bersalah seharusnya tidak perlu lagi menggunakan inisial dan nama jelas diperlukan untuk memberi efek jera. 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan alasan penggunaan inisial terhadap para pihak yang bermasalah.

Menurutnya, kebutuhan waktu yang mendesak serta kesempatan memberikan sanggahan yang dapat dilakukan pelanggar merupakan dua alasan penggunaan inisial tersebut.

“Untuk pengumuman kasus yang kemarin kami lakukan, mengingat adanya kemendesakan, memang ada ruang untuk siklus penyampaian sanggahan atau keberatan. Karena kemarin diumumkan dalam waktu awal, inisial-inisial dari para pelaku secara spesifik termasuk besaran sanksinya,” kata Hasan.

(fik/naw)

No more pages