Logo Bloomberg Technoz

IDAI menegaskan rumah sakit pemerintah memang perlu memiliki kondisi keuangan yang sehat. Namun, keberhasilan rumah sakit seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan pendapatan.

"Rumah sakit pemerintah memang perlu sehat secara finansial, tetapi keberhasilan rumah sakit seyogyanya tidak diukur dari pendapatan semata," tulisnya.

Selain persoalan target pendapatan rumah sakit, IDAI juga menyoroti pengembangan sistem pembayaran Indonesia Diagnosis-Related Groups (iDRG). Menurut organisasi profesi tersebut, pengelompokan tarif harus mampu mencerminkan tingkat keparahan penyakit, penyakit penyerta, komplikasi, hingga kebutuhan klinis pasien.

IDAI meminta penyusunan dan evaluasi Comorbidity and Complication Matrix (CCM) melibatkan klinisi dan organisasi profesi dengan mengacu pada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), Panduan Praktik Klinis (PPK), serta clinical pathway.

"Efisiensi perlu dicapai melalui ketepatan pelayanan dan pencegahan pemborosan, bukan melalui pembatasan biaya yang mengabaikan kompleksitas kasus," tulis Piprim.

Persoalan lain yang turut disoroti adalah pembiayaan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama (RSPPU). IDAI menilai rumah sakit tersebut memiliki beban khusus karena tidak hanya memberikan pelayanan rujukan kompleks, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis.

Untuk itu, IDAI mengusulkan kajian pembiayaan yang memperhitungkan beban pendidikan secara transparan, termasuk melalui skema educational overhead cost atau mekanisme pendanaan pendidikan tersendiri.

Sehubungan dengan berbagai persoalan tersebut, IDAI meminta Presiden Prabowo memberikan arahan agar evaluasi kinerja rumah sakit dan dokter dilakukan dengan menyeimbangkan indikator keuangan, mutu klinis, keselamatan, serta hasil pelayanan pasien.

IDAI juga mendorong agar pengembangan iDRG melibatkan organisasi profesi secara bermakna dan didasarkan pada evaluasi biaya aktual. Selain itu, keberlanjutan fungsi rumah sakit pendidikan perlu mendapatkan dukungan pembiayaan yang memadai.

Organisasi tersebut turut mengusulkan pemanfaatan data klaim dan hasil klinis untuk membangun learning health system atau sistem kesehatan yang terus belajar dan memperbaiki mutu pelayanan.

IDAI menilai proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat pelayanan kesehatan berbasis nilai atau value-based healthcare.

"Menilai keberhasilan dari manfaat nyata yang diterima pasien dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan," tulis Piprim.

IDAI menyatakan siap berkontribusi secara ilmiah dan konstruktif dalam pembahasan kebijakan tersebut.

(dec/spt)

No more pages