Kedua lokasi tersebut masing-masing dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dengan kebutuhan lahan sekitar 2 hektare. Salah satu lokasi yang disiapkan berada di Cakung, Jakarta Timur.
"Ketika saya menerima Pak Menteri, saya mengajukan dua tempat ini. Kenapa Jakarta Barat dan Jakarta Timur? Karena memang dua tempat inilah yang dipersiapkan yang rata-rata 2 hektare untuk membangun Sekolah Rakyat," katanya.
Pramono juga mengungkapkan rencana menjadikan Hutan Kota UI sebagai kebun raya apabila pengelolaannya diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, Jakarta nantinya akan memiliki dua kebun raya, yakni Kebun Raya Mangrove di Jakarta Utara dan kebun raya di kawasan UI.
Dia mengatakan kebun raya tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari edukasi hingga aktivitas masyarakat.
"Satu kebun raya mangrove di Jakarta Utara, satu lagi adalah kebun raya yang ada di UI tadi. Kita gunakan menjadi kebun raya. Dan itu akan bermanfaat karena di sana bisa untuk edukasi, bisa untuk orang berlatih, dan macam-macamlah," ujarnya.
Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta siap menanggung biaya pengelolaan apabila UI menyerahkan pengelolaan hutan kota tersebut kepada pemerintah daerah.
Dia kembali menegaskan tidak ada rencana untuk mengubah fungsi kawasan tersebut dari ruang terbuka hijau menjadi peruntukan lainnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat menjalin sinergi strategis untuk menyukseskan penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dan transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan utama adalah kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia (UI).
“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Indonesia.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.
(dec)






























