KEBIJAKAN MINERBA
Wacana 70% IUP Dikuasai Negara Tak Otomatis Basmi Tambang Ilegal
Ibnu Affan
17 November 2026 11:40

Bloomberg Technoz, Jakarta – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto agar 70% izin usaha pertambangan (IUP) dikuasai oleh negara tidak serta-merta menjadi panasea untuk memberantas praktik pertambangan ilegal di dalam negeri.
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy mengatakan persoalan tambang ilegal menjadi suatu kasus tersendiri yang semestinya ditangani pemerintah lewat jalur penegakan hukum, alih-alih akuisisi IUP.
"Terlepas dari adanya isu ini, sudah sepatutnya pemerintah—terutama aparat hukum—terus melakukan upaya pemberantasan praktik illegal mining," ujarnya saat dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (17/11/2026).
Ketua Komite Pertambangan Mineral dan Batu Bara (minerba) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia sepakat bahwa pemberantasan tambang ilegal memang bisa menjadi kunci optimasi penerimaan negera.
Namun, Hendra tidak menampik masih adanya perusahaan tambang yang tak bertanggung jawab dengan mengabaikan kewajibannya; misalnya dengan tidak membayar royalti hingga tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.






























