Logo Bloomberg Technoz

Praktik transfer pricing dan manipulasi nilai ekspor atau underinvoicing menjadi salah satu celah kebocoran penerimaan pajak yang sempat disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu.

Kementerian Keuangan sebelumnya menemukan indikasi manipulasi harga dalam transaksi ekspor yang melibatkan 10 eksportir besar minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 35 sampel transaksi ekspor, Kemenkeu menemukan selisih nilai perdagangan mencapai US$83,84 juta atau sekitar Rp1,53 triliun, dengan asumsi US$1 sama dengan Rp18.218.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya praktik penjualan melalui perusahaan dagang yang terafiliasi di Singapura. Dalam skema tersebut, barang yang secara fisik dikirim langsung ke negara tujuan, seperti Amerika Serikat, justru dilaporkan terlebih dahulu sebagai transaksi ekspor ke Singapura dengan nilai yang lebih rendah.

Kemenkeu juga menemukan bahwa rasio pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan terhadap omzet atau corporate tax to turnover ratio (CTTOR) dari 10 eksportir tersebut rata-rata hanya 0,4% selama periode 2020-2024.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana memperkuat pengawasan transaksi ekspor dan pertukaran data lintas negara untuk mengidentifikasi praktik manipulasi harga perdagangan.

Namun, besaran potensi pajak yang dapat dipulihkan dari dugaan praktik transfer pricing tersebut belum diungkap secara terperinci oleh otoritas fiskal.

Terakhir, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) menyebut bahwa pihaknya tengah memperkuat kerja sama dengan pemerintah Singapura untuk mencegah praktik mis-invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengutarakan bahwa kerja sama tersebut mencakup pertukaran data untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun Singapura. 

Dalam hal ini, Ditjen Pajak juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan implementasi kerja sama tersebut bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Lebih lanjut Bimo mengatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk menekan praktik underinvoicing dan transfer pricing.Dalam hal ini, Ditjen Pajak mendukung rekonsiliasi data terkait yang dilakukan DSI, bahkan sebelum proses ekspor berlangsung.

Penindakan Industri Baja

Selain eksportir CPO, pemerintah juga membidik perusahaan di industri besi dan baja yang terindikasi tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebelumnya melakukan penanganan terhadap 38 wajib pajak (WP) di sektor tersebut melalui fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum.

Dari penanganan terhadap 38 wajib pajak tersebut, DJP telah mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp326,6 miliar. Jumlah tersebut berasal dari pengungkapan ketidakbenaran dalam proses pemeriksaan bukti permulaan sebesar Rp224,19 miliar, pembayaran melalui fungsi pengawasan Rp96,08 miliar, serta pembayaran melalui fungsi pemeriksaan Rp6,33 miliar.

Penanganan tersebut juga dikembangkan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan 38 wajib pajak awal. Dari penelusuran rantai transaksi, termasuk pemasok, pelanggan, dan pihak terkait lainnya, DJP menangani tambahan 485 wajib pajak untuk tahun pajak 2021-2026 dengan penerimaan Rp380,5 miliar.

Selain itu, pemeriksaan bukti permulaan terhadap 20 wajib pajak sektor besi dan baja lainnya menghasilkan penerimaan Rp118,18 miliar.

Dengan demikian, total penerimaan pajak dari rangkaian penanganan sektor besi dan baja mencapai Rp825,28 miliar.

Meski demikian, DJP menyebut angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan potensi penerimaan karena masih terdapat wajib pajak yang menjalani pengawasan, pemeriksaan, pendalaman, maupun proses penegakan hukum.

Kelemahan Sistem Pengawasan Perpajakan 

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti kelemahan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Kementerian Keuangan dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

Hal ini ditunjukkan dengan belum memadainya kemampuan SIDJP dalam memitigasi ketidakpatuhan pembayaran pajak dan mendeteksi secara tepat waktu kewajiban pajak yang terlambat, kurang dibayar, maupun dibayar tidak sesuai masa pajak, sehingga terdapat potensi penerimaan dari sanksi administrasi yang belum ditindaklanjuti melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Selain itu, SIDJP belum sepenuhnya mampu memverifikasi dan memvalidasi kesesuaian Faktur Pajak dengan transaksi, pembayaran, dan pelaporan PPN dalam SPT Masa PPN, sehingga terdapat indikasi adanya Faktur Pajak yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak.

(ell)

No more pages