Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan dua istilah utama yang berkaitan dengan rokok elektrik, yaitu:
-
Rokok Elektronik/Elektrik (REL) atau vape merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang digunakan untuk memanaskan zat dengan kandungan nikotin, gliserin, dan penambah rasa. Proses tersebut menghasilkan uap atau aerosol yang kemudian dihirup oleh pengguna.
-
Nikotin adalah senyawa alkaloid yang secara alami terdapat dalam tanaman tembakau atau dapat diperoleh melalui proses sintesis. Senyawa ini digunakan dalam produk rokok konvensional maupun elektrik, memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif bagi kesehatan.
2. Ketentuan Hukum Penggunaan Vape
Pada bagian ketentuan hukum, MUI menetapkan tiga poin utama yang mengatur penggunaan hingga perdagangan rokok elektrik. Berikut isi ketetapannya:
-
Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzari'ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
-
Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
-
Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
Dengan demikian, ketetapan MUI tidak hanya menyasar orang yang menggunakan vape. Aktivitas produksi dan perdagangan perangkat tersebut juga termasuk dalam ketentuan yang dinyatakan haram.
12 Rekomendasi MUI Terkait Larangan Vape
Selain menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik, MUI menyampaikan 12 rekomendasi kepada sejumlah pihak. Rekomendasi ini berkaitan dengan pengendalian peredaran vape, pengawasan produk, penegakan hukum, serta edukasi masyarakat.
Berikut daftar lengkap rekomendasi tersebut:
-
Presiden dan DPR: Segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai upaya melindungi masyarakat.
-
Presiden: Mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik agar masyarakat terlindungi dari paparan dan dampak negatifnya.
-
Pemerintah: Memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan supaya kebijakan pelarangan vape dapat dijalankan secara terpadu.
-
Kementerian Kesehatan: Menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat.
-
BPOM: Memperketat pengawasan terhadap produk vape serta meningkatkan koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum.
-
Kementerian Perindustrian: Melarang penerbitan izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan yang sudah berlaku dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan produk.
-
Kementerian Keuangan: Mengevaluasi kebijakan fiskal dengan memperhatikan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
-
BNN dan aparat penegak hukum: Menutup celah peredaran narkotika melalui vape serta melakukan penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.
-
Aparat penegak hukum: Menindak penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
-
Organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga: Meningkatkan edukasi mengenai hukum haram penggunaan vape, risiko kesehatan, serta bahaya penyalahgunaannya.
-
Masyarakat: Menghindari penggunaan rokok elektrik dan ikut melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
-
Seluruh pemangku kepentingan: Memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Fatwa MUI Berlaku Sejak 6 November 2026
Dalam ketentuan penutupnya, MUI menyatakan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 6 November 2026 atau bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Fatwa tersebut juga dapat diperbaiki dan disempurnakan apabila diperlukan pada kemudian hari.
Meski telah ditetapkan sebagai ketentuan keagamaan MUI, fatwa ini tidak otomatis menjadi larangan berdasarkan hukum negara. Penerapan larangan beserta sanksinya tetap membutuhkan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, rekomendasi MUI kepada Presiden dan DPR untuk menyusun undang-undang menjadi salah satu tindak lanjut yang diusulkan dalam fatwa tersebut.
(seo)




























