Logo Bloomberg Technoz

Selain itu Bimo menyebut pemerintah melakukan sejumlah program yang sudah dikeluarkan pada awal Oktober yang terkait dengan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Tak cuma itu, perluasan basis pajak juga diharapkan dapat mengerek pendapatan dengan melakukan  implementasi PPh pasal 22 marketplace, yang saat ini sudah diterapkan dan juga pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas layanan digital luar negeri SPPTDLN (Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri) pada akhir September lalu.

“Serta tentunya kami tetap menjaga basis kepatuhan pajak melalui pengawasan pembayaran masa, kemudian juga tindakan-tindakan enforcement, audit, kemudian dipermulaan penyidikan penagihan, sekaligus juga upaya-upaya super extra effort yang lain,” kata Bimo.

“Yang tentu dari bahan data yang kita dapat dari institusi pemerintahan, asosiasi pemerintah daerah maupun dari institusi bisnis yang lain, data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non-perbankan, dan juga data-data dari pihak ketiga yang bisa kami gunakan untuk menguji data-data yang ada di coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama 2 bulan terakhir ini,” kata Bimo.

Jalan Terjal Penuhi Target Pendapatan

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa dari peluang pemerintah mencapai pendapatan pajak sebesar Rp514 triliun hingga akhir tahun tidaklah mudah.

Selama Januari-Oktober, rata-rata penerimaan pajak sekitar Rp180 triliun per bulan. Untuk mencapai outlook, penerimaan pada November dan Desember harus mencapai sekitar Rp257 triliun per bulan, atau sekitar 43% lebih tinggi dari rata-rata tersebut.

Meski begitu, pemerintah masih bisa mengandalkan  periode puncak penerimaan karena pembayaran akhir tahun, bonus karyawan, dan meningkatnya aktivitas belanja pemerintah di bulan Desember.

Menurut Yusuf, salam kondisi waktu yang tersisa hanya beberapa pekan, ruang yang tersedia bukan lagi perluasan basis pajak, melainkan intensifikasi.

“DJP kemungkinan akan mengandalkan pengawasan pembayaran pajak masa, penagihan tunggakan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan besar,” kata Yusuf.

Menurutnya, pendekatan yang paling produktif dalam jangka pendek adalah mendorong kepatuhan pada sektor yang sedang menikmati kenaikan keuntungan, terutama migas dan komoditas.

PPh migas, misalnya tumbuh 84,7% seiring kenaikan harga minyak, sementara pelaku usaha sawit juga menikmati peningkatan profitabilitas. Namun Yusuf mengingatkan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan.

“Penegakan hukum yang terlalu agresif di penghujung tahun berisiko mengganggu iklim usaha, sementara upaya meminta pembayaran dipercepat hanya akan memindahkan penerimaan dari 2027 ke 2026 tanpa memperkuat basis pajak secara nyata,” kata Yusuf.

Pajak Baru Tak Beri Banyak Kontribusi

Yusufpun juga tidak melihat kebijakan pajak baru akan memberi kontribusi besar dalam waktu sesingkat ini. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace pada dasarnya bukan jenis pajak baru karena dapat dikreditkan dan sebagian besar hanya mengubah waktu pembayaran.

Efek yang sama berlaku pada sistem pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. Nilai terbesarnya ada pada perbaikan data dan perluasan basis perpajakan ke depan, bukan sebagai sumber tambahan penerimaan yang mampu menutup kebutuhan ratusan triliun rupiah dalam hitungan minggu.

“Menurut saya, isu yang paling menentukan justru adalah restitusi. Sampai Oktober, restitusi yang dibayarkan hanya Rp208,68 triliun, turun 38,71% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp340,52 triliun. Selisihnya mencapai Rp131,84 triliun,” kata Yusuf.

Pemerintah juga mengakui melakukan pengelolaan restitusi yang lebih ketat sejak pertengahan tahun. Artinya, sebagian pertumbuhan penerimaan yang terlihat saat ini berasal dari penurunan restitusi, bukan sepenuhnya dari peningkatan aktivitas ekonomi atau kepatuhan pajak.

Pemerintah sendiri menyebut penurunan restitusi sebagai salah satu faktor yang mendukung kenaikan PPh badan.

Sehingga menurutnya, disinilah dilema utama muncul. DJP menargetkan penyelesaian restitusi yang masih tertunda pada November dan Desember. Namun setiap restitusi yang dibayar akan langsung mengurangi penerimaan neto pada saat pemerintah sedang mengejar target akhir tahun.

“Jika restitusi dipercepat, shortfall bisa melebar. Sebaliknya, jika pencairannya ditunda, tekanan likuiditas akan dirasakan eksportir dan sektor manufaktur, sementara pemerintah berpotensi menanggung biaya tambahan berupa imbalan bunga,” kata Yusuf.

Dalam praktiknya, menahan restitusi terlalu lama sama saja dengan memanfaatkan arus kas dunia usaha untuk menopang penerimaan negara.

Karena itu, menurutnya  ada tiga hal yang lebih penting daripada sekadar mengejar angka akhir tahun.

Pertama, pemerintah perlu lebih transparan dengan memisahkan laporan penerimaan bruto, restitusi yang sudah dibayar, dan antrean restitusi yang masih menunggu penyelesaian sehingga kualitas pertumbuhan penerimaan dapat dinilai secara lebih objektif.

Kedua, restitusi tetap harus diproses berdasarkan tingkat risiko wajib pajak, bukan ditunda demi mempertahankan capaian penerimaan jangka pendek.

Ketiga, jika shortfall memang terjadi, pengelolaannya lebih sehat dilakukan melalui penyesuaian prioritas belanja dan pembiayaan.

“Dengan defisit hingga Oktober yang masih berada di kisaran Rp379 triliun atau 1,47% PDB, ruang manajemen fiskal masih tersedia. Dalam pandangan saya, itu lebih baik daripada menekan wajib pajak yang sudah patuh atau menciptakan distorsi yang justru melemahkan basis penerimaan pada tahun berikutnya,” katanya, 

Menurut Yusuf, reformasi yang benar-benar dapat memperluas basis pajak, termasuk pemanfaatan data Coretax dan pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak beraset besar, tetap merupakan pekerjaan jangka menengah yang manfaat utamanya baru akan terlihat pada 2027 dan seterusnya.

(ell)

No more pages