Pilihan tersebut sekaligus dapat menjaga soliditas internal Gerindra. Kondisi ini menjadi modal politik bagi Prabowo untuk membesarkan partainya dan memuluskan langkah menuju Pilpres 2029.
Kedua, kader Gerindra dinilai dapat menjaga stabilitas koalisi dan meminimalkan konflik internal. Penunjukan tersebut dianggap lebih aman karena tidak mengistimewakan salah satu partai koalisi yang juga berpeluang mengincar kursi wakil presiden.
Ketiga, kader internal Gerindra dinilai kecil kemungkinannya menjadi pesaing Prabowo pada Pilpres 2029. Dengan demikian, pemerintahan diharapkan berjalan stabil tanpa persaingan politik di antara elite pemerintahan.
Keempat, penunjukan kader Gerindra dapat menjadi kompensasi politik bagi tokoh internal yang telah berjuang memenangkan Prabowo dalam kontestasi sebelumnya. Langkah ini juga berpotensi memperkuat loyalitas kader terhadap Prabowo.
Risiko Pilih Kader Gerindra
Di sisi lain, Jamiluddin mengingatkan sejumlah risiko jika Prabowo memilih wakil presiden dari partainya sendiri. Pertama, keputusan tersebut berpotensi mengurangi kekuatan Gerindra di parlemen. Sejumlah tokoh partai, seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani, saat ini memegang posisi strategis di lembaga legislatif.
Menurut Jamiluddin, pemindahan salah satu figur tersebut ke kursi wakil presiden dapat mengurangi peran Gerindra dalam mengawal kebijakan pemerintah di DPR maupun MPR. Padahal, Dasco dan Muzani selama ini berperan sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif.
Kedua, penunjukan kader Gerindra berpotensi mengecewakan partai koalisi lainnya. Setiap partai politik pada dasarnya memiliki kepentingan untuk menempatkan kadernya di posisi wakil presiden.
Dominasi jabatan presiden dan wakil presiden oleh satu partai berisiko membuat mitra koalisi merasa kurang terwakili. Kondisi ini bahkan dapat memunculkan dukungan semu dari partai-partai pendukung pemerintah.
“Hal ini tentu berbahaya bagi Prabowo untuk menyukseskan terwujudnya program strategisnya,” ujarnya.
Ketiga, wakil presiden dari Gerindra berpotensi menjadi sasaran kritik loyalis Gibran. Pergantian tersebut bisa dituding sebagai upaya memenuhi ambisi kekuasaan, terutama jika penggantinya berasal dari lingkaran dekat Prabowo.
Jamiluddin menilai loyalis Gibran dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berpotensi mengarahkan serangan politik kepada Prabowo. Situasi ini dapat mengganggu stabilitas politik hingga 2029.
Keempat, penunjukan kader dari partai yang sama tidak akan memperluas basis dukungan elektoral Prabowo. Presiden juga bakal kehilangan peluang merangkul kelompok dan partai politik lain untuk memperkuat dukungan menjelang Pilpres 2029.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan hampir seluruh ketua umum partai koalisi sepakat tidak mengusulkan kader masing-masing sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mereka memutuskan mendukung kandidat yang berasal dari Partai Gerindra, setelah dipanggil Presiden Prabowo Subianto.
“Hampir semua ketum partai tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra. Dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju,” ujar Zulhas, sapaan karibnya, dikutip Minggu (15/11/2026).
Dia menjelaskan partai-partai pengusung diberi waktu satu pekan untuk melakukan pembahasan internal sebelum mengajukan nama kandidat cawapres kepada Presiden Prabowo.
Menurut Zulhas, nantinya akan ada dua nama yang diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yakni satu nama dari Presiden dan satu nama dari partai-partai pengusung.
“Partai-partai dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal. Nanti kita akan mengajukan satu nama. Nanti dari partai-partai pengusung,” sebutnya.
Zulkifli menyebut partai-partai pengusung yang dimaksud antara lain Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.
(mef/ros)
